Hanura Dorong Revisi Sistem Pemilu: Caleg Berkualitas Jangan Kalah Modal

Partai Hanura kembali membuka perdebatan tentang desain pemilu Indonesia. Melalui pernyataan resminya, partai berlambang anak panah itu mendesak adanya ruang lebih besar bagi partai politik untuk menempatkan calon legislatif (caleg) berkualitas, tanpa harus kalah oleh mereka yang bermodal tebal. Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa mekanisme pemilu yang berlaku kini terlalu mengandalkan kekuatan finansial, sehingga kader partai yang telah lama berjuang justru sering tersingkir.

Pernyataan ini disampaikan Rio Capella usai menghadiri konsolidasi Tim Satuan Tugas (Task Force) DPP Hanura di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (17/9). Ia mengibaratkan pemilu saat ini seperti "pasar bebas", di mana siapa pun yang punya modal besar bisa menang, sementara kader yang memiliki kapasitas dan integritas kerap terpinggirkan. "Orang yang bagus nomor satu, aktivis di partai, wawasannya oke, hanya kalah pada modal atau kapital," ujarnya, menggambarkan ironi yang terjadi di banyak daerah.

Menurut Rio, kondisi ini menciptakan disinsentif bagi kader partai untuk membesarkan partainya. Mereka yang setia membangun partai dari bawah, mengurus struktur hingga ke tingkat ranting, justru tidak mendapatkan jaminan untuk maju sebagai caleg. Sebaliknya, figur baru yang tidak memiliki rekam jejak organisasi bisa dengan mudah melenggang ke Senayan atau DPRD hanya karena memiliki uang. "Seharusnya ada peran partai politik juga dalam meletakkan seorang menjadi calon jadi seperti dulu," tegasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Hanura mengusulkan sistem pemilu yang menggabungkan proporsional tertutup dan terbuka. Dalam sistem ini, partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan sejumlah caleg yang dianggap berkualitas sebagai prioritas, sementara caleg lainnya tetap bisa memperebutkan kursi melalui suara terbanyak. Rio menilai mekanisme ini akan mendorong kader untuk lebih dulu membesarkan partai sebelum maju sebagai caleg, sehingga tercipta budaya politik yang lebih sehat.

Usulan ini muncul di tengah wacana revisi undang-undang pemilu yang kerap bergulir. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sempat mengubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka, yang dinilai banyak pihak membuka peluang politik uang dan caleg "pemodal". Hanura, yang pada Pemilu 2024 hanya meraih kursi di DPR RI, kini berupaya mendorong agar partai politik kembali memiliki peran sentral dalam kaderisasi, bukan sekadar menjadi "kereta" bagi caleg kaya.

"Selama ini pemilu itu seperti pasar bebas," kata Rio, menggambarkan betapa modal finansial sering mengalahkan kualitas dan dedikasi kader.

Langkah Hanura ini juga menjadi kritik terhadap praktik politik uang yang semakin masif. Dengan memberikan ruang bagi partai untuk menempatkan kader terbaiknya, diharapkan kualitas legislator ke depan lebih baik. Namun, usulan ini tentu tidak serta-merta diterima semua pihak. Sebagian kalangan menilai sistem proporsional tertutup justru berpotensi mengurangi kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya.

Bagi Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar soal teknis pemilu, melainkan juga tentang masa depan demokrasi. Jika kualitas caleg terus dikalahkan oleh modal, maka representasi rakyat di lembaga legislatif akan semakin jauh dari harapan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka: akankah partai politik lain mendukung usulan Hanura ini, atau justru mempertahankan status quo yang menguntungkan segelintir elit?