Tragedi Penembakan di Filipina: Dua Pelajar Berusia 14 dan 15 Tahun, Hukum Beda Perlakuan
Baca dalam 60 detik
- Seorang pelajar 14 tahun pelaku penembakan di Tacloban tidak bisa dituntut pidana karena UU Perlindungan Anak Filipina, sementara rekannya yang berusia 15 tahun menghadapi dakwaan pembunuhan.
- Peristiwa ini memicu perdebatan sengit tentang batas usia pertanggungjawaban pidana di Filipina, dengan Presiden Marcos Jr. dan kepolisian mendukung penurunan batas minimum menjadi 12 tahun.
- Kasus ini juga menyoroti pengaruh konten kekerasan daring, termasuk game GoreBox yang sempat diblokir pemerintah, serta meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar di berbagai wilayah Filipina.
Dua remaja laki-laki, 14 dan 15 tahun, yang diduga menjadi korban perundungan selama bertahun-tahun, memasuki San Jose National High School di Tacloban City, Leyte, pada 22 Juni lalu dan melepaskan tembakan ke arah teman-teman sekolahnya. Tiga orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Peristiwa ini membuka kembali luka lama di Filipina: siapa yang cukup dewasa untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya?
Kedua tersangka langsung ditangkap, namun hukum memperlakukan mereka secara berbeda. Pelajar berusia 15 tahun kini menghadapi dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Sementara itu, pelajar 14 tahun tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Juvenile Justice and Welfare Act 2006. Ia akan dirujuk ke pusat rehabilitasi—dikenal sebagai House of Hope—untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
Perbedaan perlakuan ini memicu kemarahan para ibu korban. Erbea Fabian, ibu dari Chris Lorenz (15) yang tewas, menyatakan bahwa pelaku yang lebih muda justru yang paling banyak menembak. “Dialah yang membunuh Chris,” ujarnya kepada Philippine Daily Inquirer. Jenny Baldoria, ibu dari Joyancee (16) yang bercita-cita kuliah jurusan komputer, juga tak bisa memaafkan. “Bagaimana saya bisa memaafkannya jika dialah yang membunuh Yancee?”
Penembakan ini menjadi salah satu yang paling mematikan di Filipina dalam beberapa tahun terakhir, dan langsung memicu perdebatan nasional tentang efektivitas undang-undang peradilan anak. Apalagi, gelombang kekerasan di kalangan pelajar tengah meningkat. Otoritas menggagalkan rencana penembakan massal di sekolah lain di Leyte beberapa hari kemudian, dan tiga insiden penusukan terpisah terjadi di kampus-kampus di berbagai wilayah Filipina dalam pekan yang sama.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan kesediaannya untuk menurunkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Kepolisian Nasional Filipina mendukung usulan batas 12 tahun, dengan juru bicara Allen Rae Co menyoroti kasus anak usia sembilan tahun yang terlibat kegiatan kriminal. Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla menambahkan bahwa sindikat narkoba kerap mengeksploitasi anak-anak karena mereka kebal hukum.
Senator Robin Padilla, yang mengajukan RUU pada Juli 2025 untuk menurunkan batas menjadi 10 tahun, mendesak Marcos untuk memanggil sidang khusus Kongres. “Jika kita benar-benar serius, ini masalah yang layak untuk sidang khusus,” katanya. Kongres sedang reses hingga 27 Juli.
Penyelidikan polisi mengungkap bahwa salah satu tersangka sering mengunggah video kekerasan daring sebelum penembakan dan sangat terpengaruh konten online. Polisi menemukan bahwa tersangka 14 tahun memainkan GoreBox, game tembak-menembak orang pertama buatan Jerman yang memungkinkan pemain melakukan “pertempuran brutal dengan senjata dan bahan peledak”. Pemerintah untuk sementara memblokir akses ke game tersebut sambil menyelidiki perannya dalam insiden ini.
Di tengah desakan untuk memperketat hukum, Tricia Clare Oco, direktur eksekutif Juvenile Justice and Welfare Council, mengingatkan bahwa menurunkan batas usia tidak akan membuat anak-anak lebih aman. “Jika kita melihat akar kekerasan, menurunkan usia tidak otomatis menghentikan anak-anak melakukan tindakan ini,” katanya, merujuk pada Amerika Serikat di mana hukum yang lebih ketat tidak banyak mencegah penembakan di sekolah. Menurutnya, faktor utama adalah disfungsi keluarga, perundungan, tekanan teman sebaya, dan lingkungan media yang menormalisasi kekerasan.
Oco menambahkan bahwa pengadilan sebenarnya sudah bisa memerintahkan komitmen paksa ke House of Hope dalam 72 jam berdasarkan undang-undang yang ada, dengan rehabilitasi terstruktur dan orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Selain aparat penegak hukum, Senat Filipina dan Komisi Hak Asasi Manusia akan melakukan penyelidikan sendiri atas penembakan ini. “Hanya melalui pendekatan berbasis hak dan peka anak kita dapat menghormati para korban, mendukung yang terdampak, dan membantu mencegah tragedi serupa,” demikian pernyataan komisi tersebut.
Pertanyaan yang kini menggantung: apakah menurunkan batas usia pidana akan benar-benar mencegah kekerasan, atau justru mengabaikan akar masalah yang lebih dalam? Filipina, seperti Indonesia, tengah bergulat dengan dilema antara perlindungan anak dan tuntutan keadilan di tengah meningkatnya kekerasan remaja.
