DPR Dorong AI sebagai Solusi Kekurangan Dokter: Bisakah Teknologi Menggantikan Peran Medis?
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua Komisi IX DPR mengusulkan penggunaan kecerdasan buatan untuk menjembatani keterbatasan tenaga dokter di daerah terpencil.
- Menteri Kesehatan memaparkan data bahwa banyak puskesmas, terutama di Papua, sama sekali tidak memiliki dokter spesialis.
- Usulan ini muncul di tengah lamanya proses pendidikan dokter yang tidak bisa diakselerasi, sementara kebutuhan mendesak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, melontarkan gagasan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mengatasi krisis kekurangan dokter di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Kamis (25/6), politikus PKB itu mempertanyakan apakah teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis penyakit pasien di daerah yang minim tenaga medis.
Nihayatul mengakui bahwa pendidikan dokter membutuhkan waktu panjang, tidak seperti profesi lain yang bisa langsung bekerja setelah wisuda. "Pendidikan kedokteran butuh koas dan seterusnya, butuh waktu," ujarnya. Ia menilai usulan pembiayaan pendidikan bagi putra daerah untuk menjadi dokter memang baik, tetapi hasilnya baru terasa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia mendorong pemanfaatan AI sebagai solusi jangka pendek untuk menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan data mengejutkan tentang kondisi pelayanan kesehatan di tanah air. Ia menyebutkan bahwa beban kerja dokter sangat tinggi, mulai dari dokter umum, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), hingga tenaga internship yang kerap dijadikan pengganti dokter tetap. "PPDS kerjanya sampai pagi-pagi, subuh-subuh. Beban dokter kerjanya sampai malam-malam," keluh Budi.
Budi juga mengungkapkan contoh konkret dari Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Dari 17 puskesmas yang ada, 12 di antaranya tidak memiliki dokter sama sekali, dan tidak ada satu pun dokter spesialis atau dokter gigi di wilayah tersebut. "Masalah utamanya karena kita kekurangan dokter, akibatnya bebannya tinggi sekali," tegasnya.
Usulan pemanfaatan AI ini menuai beragam respons. Sejumlah pihak menilai AI dapat membantu diagnosis awal dan triase, terutama untuk penyakit umum, sehingga mengurangi beban dokter. Namun, para ahli mengingatkan bahwa AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan diagnosis klinis dan interaksi langsung dengan pasien. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil juga menjadi kendala serius.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi rasio dokter ideal. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah dokter di Indonesia masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kekurangan ini paling terasa di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pemerintah telah berupaya melalui program penempatan dokter spesialis dan beasiswa pendidikan, namun hasilnya belum optimal.
Ke depan, integrasi AI dalam sistem kesehatan nasional bisa menjadi terobosan, tetapi harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengadopsi teknologi ini secara masif di tengah kesenjangan digital yang masih lebar?
