HUT Bhayangkara ke-80: Kapolri Bagikan 6.000 Paket Bansos dan Luncurkan Kartu Prioritas Buruh
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan 6.000 paket bantuan sosial di puncak Bakti Kesehatan HUT Bhayangkara ke-80.
- Polri telah memberikan 664.975 layanan kesehatan sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026, melibatkan 5.354 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
- Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh diluncurkan untuk memudahkan pekerja mengakses layanan kesehatan di rumah sakit Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan 6.000 paket bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-80, Selasa (23/6) di Sekolah Polisi Wanita (SEPOLWAN), Jakarta Selatan. Penyerahan bansos itu menjadi puncak rangkaian Bakti Kesehatan yang telah berlangsung sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026.
Bakti Kesehatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menyasar warga Jakarta, tetapi digelar serentak di seluruh Indonesia. Sigit menyebutkan, sebanyak 5.354 tenaga kesehatan dikerahkan untuk memberikan layanan gratis, mulai dari pemeriksaan umum, operasi katarak, bedah minor, hingga khitanan massal. Total layanan yang telah diberikan mencapai 664.975 kunjungan, termasuk pemeriksaan stunting, penyuluhan KB, dan pemberian kacamata gratis.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, baik untuk masyarakat maupun anggota Polri, agar kondisi kesehatan tetap prima dalam melaksanakan tugas," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).
Pada kesempatan yang sama, Polri meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh. Kartu ini memungkinkan para pekerja mengakses pemeriksaan kesehatan di seluruh rumah sakit Polri di Indonesia. Sigit menjelaskan, inisiatif tersebut merupakan wujud komitmen Polri mendukung akses layanan kesehatan bagi buruh dan pekerja di tanah air. "Khusus buruh, kami berikan kartu ini agar mereka bisa melakukan pengecekan kesehatan di seluruh layanan Rumah Sakit Polri," katanya.
Selain itu, Sigit meresmikan Rumah Sakit Bhayangkara di sebuah kabupaten (lokasi belum disebutkan). Kehadiran RS tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan anggota Polri di daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya Polri memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama di wilayah yang masih minim akses.
Bakti kesehatan tahun ini mencatatkan angka partisipasi yang signifikan. Dengan cakupan layanan yang luas, Polri berharap dapat terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ke depan, program serupa direncanakan berkelanjutan dengan sasaran yang lebih terfokus, termasuk penanganan stunting dan penyakit menular seperti TBC. Pertanyaannya, mampukah Polri mempertahankan skala layanan ini di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya?
