Hilirisasi Koperasi Jadi Motor Ekonomi Desa, Sumsel Ditetapkan sebagai Pilot Project

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (12/8). Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menggeser poros pertumbuhan ekonomi dari pusat ke desa melalui badan usaha milik anggota.

Dalam keterangan resminya, Dudung menegaskan bahwa selama ini hasil perkebunan sawit lebih banyak dinikmati korporasi besar. Kini, dengan hadirnya pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) yang dikelola koperasi, nilai tambah diharapkan mengalir langsung ke petani dan masyarakat sekitar. "Perputaran ekonomi harus dimulai dari daerah, terutama desa," ujarnya, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.

Transformasi KUD Sejahtera menjadi sorotan. Sebelumnya, koperasi ini hanya bergerak di simpan pinjam dan penjualan skala kecil. Kini, mereka mampu membangun fasilitas pengolahan sendiri—sebuah lompatan yang menurut Dudung menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi menjadi penonton di sektor hilir. Model ini akan direplikasi ke daerah lain, bahkan ke komoditas non-sawit seperti kopi di kawasan Gunung Dempo, Pagar Alam.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik momentum ini. Menurutnya, koperasi sawit kini tidak lagi sekadar mengelola kebun, tetapi telah masuk ke sektor hilir dengan membangun pabrik CPO. "Ini akan direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia," kata Ferry. Ia menambahkan, antusiasme koperasi meningkat setelah pemerintah gencar mendorong optimalisasi dan hilirisasi berbasis sawit.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penetapan wilayahnya sebagai pilot project adalah "keberkahan". Ia berharap pendampingan pemerintah tidak berhenti di peresmian, melainkan berlanjut untuk memperkuat sumber daya manusia koperasi agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. Tanpa kapasitas SDM yang mumpuni, kekhawatiran akan ketergantungan pada mitra korporasi tetap menganga.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki arti strategis. Selama ini, rantai nilai sawit—mulai dari hulu hingga hilir—didominasi segelintir konglomerasi. Dengan mendorong koperasi membangun pabrik, pemerintah berupaya menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil, sekaligus menepis kritik bahwa hilirisasi hanya menguntungkan pemodal besar. Namun, tantangan besar menanti: akses permodalan, teknologi, dan manajemen profesional.

Keberhasilan KUD Sejahtera akan menjadi ujian nyata. Jika model ini mampu berjalan efisien dan menguntungkan anggota, bukan tidak mungkin gelombang koperasi lain akan menyusul. Pertanyaannya, apakah pemerintah siap memberikan insentif dan pendampingan teknis yang konsisten? Ataukah ini hanya proyek gengsi politik yang akan meredup setelah sorotan media mereda? Waktu yang akan menjawab, tetapi arah kebijakan kali ini patut diapresiasi.