Inspeksi Nuklir Iran Jadi Batu Sandungan: AS Ancam Hentikan Dialog
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump mengancam memutus perundingan jika Iran tidak mengizinkan inspeksi PBB ke situs nuklir yang dibom AS tahun lalu.
- Rencana evakuasi 11.000 awak kapal yang terdampar di Selat Hormuz mulai berjalan, namun gencatan senjata rapuh di Lebanon kembali teruji.
- Kunjungan Presiden Iran ke Pakistan menegaskan sikap keras Teheran mempertahankan program rudal sebagai alat tawar utama.
Washington dan Teheran kembali bersitegang setelah klaim yang saling bertentangan soal izin inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir Iran. Perbedaan ini muncul di tengah upaya diplomatik yang tengah berjalan untuk mengakhiri perang secara permanen, sekaligus merumuskan solusi atas kemacetan pelayaran di Selat Hormuz.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, Selasa (24/6), membantah pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance yang menyebut Teheran telah menyetujui kunjungan inspektur PBB. Baghaei menegaskan tidak ada jadwal pemeriksaan di lokasi pengayaan uranium yang dibom AS tahun lalu. Menanggapi hal itu, Presiden Donald Trump mengancam akan memutus perundingan jika Iran tidak memenuhi permintaan tersebut, meski ia mengakui tidak ada urgensi untuk memulai inspeksi dalam waktu dekat.
Ketegangan ini berlangsung di tengah masa jeda 60 hari yang disepakati kedua negara pekan lalu. Dalam kesepakatan itu, Iran setuju mengencerkan stok uranium yang diperkaya tinggi—yang menurut IAEA cukup untuk membuat bom atom—sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Namun, akses ke situs yang dibom masih menjadi titik kritis.
Sementara itu, rencana evakuasi awak kapal yang terdampar mulai mendapat lampu hijau. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, mengumumkan bahwa jaminan keselamatan telah diperoleh dari Iran, Oman, negara pantai lainnya, AS, dan industri pelayaran. Proses pemindahan akan dilakukan bertahap untuk menghindari tabrakan. Marcus Baker, kepala asuransi maritim global Marsh di London, menyebut perkembangan ini sebagai kabar baik bagi semua pihak. Namun, gencatan senjata yang rapuh kembali diuji setelah Iran menutup kembali selat tersebut akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Di Lebanon selatan, tentara Israel menembak dan menewaskan dua orang pada Selasa, setelah dua hari tenang pasca-gencatan senjata Sabtu lalu. Militer Israel mengklaim mereka menembaki empat anggota Hizbullah yang memasuki zona keamanan dan tidak mengindahkan tembakan peringatan. Insiden ini mengancam perundingan yang lebih luas, karena Iran mensyaratkan gencatan senjata penuh di Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan komprehensif. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militernya memiliki "kebebasan penuh untuk bertindak" di Lebanon, sementara Hizbullah menolak menghentikan serangan sebelum Israel menarik diri.
Diplomasi regional juga diwarnai kunjungan pertama Presiden Iran Masoud Pezeshkian ke Islamabad sejak perang dimulai. Dalam konferensi pers bersama Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal Iran tidak akan pernah dinegosiasikan. "Jika bukan karena kemampuan rudal Iran, negara kami akan dijarah dan dihancurkan," ujarnya. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara awal perang.
Di Swiss, tim teknis kedua negara membentuk kelompok perundingan yang mencakup pencabutan sanksi, isu nuklir, rekonstruksi, dan pemantauan. Sebuah "sel de-konflik" juga dibentuk untuk mengatasi pertempuran Israel-Hizbullah. Namun, pernyataan Netanyahu dan insiden tembak-menembak terbaru menunjukkan kerapuhan gencatan senjata. Dengan kapal induk AS yang masih berpatroli di Timur Tengah dan lalu lintas Selat Hormuz yang belum pulih, pertanyaan besar tetap menggantung: akankah perundingan 60 hari cukup untuk mengakhiri perang, atau justru konflik baru akan meletus?
