Anggaran Imunisasi 2026 Jebol Rp1 Triliun, Menkes Kejar Tambahan ke Banggar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program imunisasi nasional tahun 2026 mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp1 triliun menyusul pemotongan belanja negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (23/6), ia menyatakan bahwa celah tersebut harus segera ditutup agar pasokan vaksin bagi jutaan bayi dan balita tidak terganggu.

Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan melalui mekanisme Banggar DPR. “Sekjen kami sedang di Banggar karena kita minta tambahan. Yang paling penting, untuk 2026 ini anggaran imunisasi dipotong, vaksinnya saja kita kurang sekitar Rp1 triliun,” ujarnya. Pemotongan ini, menurut Budi, berdampak langsung pada ketersediaan vaksin rutin yang seharusnya sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya.

Kemenkes sejatinya telah menyusun peta jalan program imunisasi hingga 2029 berdasarkan proyeksi jumlah kelahiran bayi. Total kebutuhan anggaran untuk periode tersebut mencapai Rp44,49 triliun. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekurangan sebesar Rp4,91 triliun. “Ini program rutin, berdasarkan jumlah bayi lahir. Jadi masih ada gap yang harus dipenuhi,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Selain masalah pendanaan, Budi memaparkan tiga strategi utama untuk memperkuat program imunisasi. Pertama, memastikan seluruh infrastruktur layanan imunisasi, terutama alat pendingin (cold chain), tersedia secara memadai dalam dua tahun ke depan. “100 persen kebutuhan cold chain harus ada,” tegasnya. Kedua, memperbaiki siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penyampaian kepada masyarakat agar berjalan lancar setiap tahun.

Strategi ketiga yang mendapat penekanan khusus adalah edukasi publik. Budi mengakui bahwa gerakan anti-vaksin semakin meningkat dan menjadi tantangan serius. “Edukasi harus lebih serius, karena entah kenapa banyak orang yang sekarang anti-vaksin,” katanya. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga tingkat imunisasi dasar lengkap di Indonesia yang sempat menurun selama pandemi.

Kekurangan anggaran imunisasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius mengalokasikan dana kesehatan di tengah tekanan fiskal. Jika tidak segera diatasi, defisit Rp1 triliun pada 2026 bisa mengancam capaian imunisasi nasional dan berpotensi memicu peningkatan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Pertanyaannya, akankah DPR dan Kementerian Keuangan merespons permintaan tambahan anggaran ini sebelum tahun anggaran berjalan?