ECB Amankan Dukungan Parlemen untuk Euro Digital: Langkah Strategis Kurangi Ketergantungan pada Visa-Mastercard
Baca dalam 60 detik
- Komite ekonomi Parlemen Eropa menyetujui draf aturan euro digital, mempercepat proyek yang sudah enam tahun digodok.
- Langkah ini didorong oleh kekhawatiran atas dominasi jaringan pembayaran AS seperti Visa dan Mastercard di tengah ketegangan transatlantik.
- Uji coba selama 12 bulan dijadwalkan mulai paruh kedua 2025, dengan peluncuran penuh ditargetkan pada 2029.

Bank Sentral Eropa (ECB) akhirnya memperoleh dukungan parlemen yang krusial untuk meluncurkan euro digital, sebuah sistem pembayaran elektronik yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan zona euro pada kartu kredit asal Amerika Serikat di tengah memburuknya hubungan transatlantik. Persetujuan dari komite ekonomi Parlemen Eropa pada Selasa (23/6) menjadi tonggak penting setelah tiga tahun negosiasi alot antara ECB dan perbankan.
Euro digital pada dasarnya adalah dompet elektronik yang dijamin oleh bank sentral, namun akan dipasarkan oleh bank komersial atau perusahaan finansial teknologi (fintech). Instrumen ini memungkinkan seluruh warga zona euro melakukan pembayaran secara daring maupun tatap muka, memberikan alternatif selain kartu kredit Visa dan Mastercard yang mendominasi pasar Eropa saat ini.
Proyek yang telah dirancang selama enam tahun ini mendadak mendapat urgensi baru setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Kebijakan tarif yang diterapkan AS terhadap mitra dagang tradisional, termasuk Uni Eropa, memicu kekhawatiran bahwa Washington suatu hari dapat mempersenjatai dominasinya atas jaringan pembayaran global. โPengenalan euro digital akan mengurangi ketergantungan berlebihan pada penyedia non-Eropa dengan menjadi alat pembayaran pan-Eropa,โ demikian bunyi draf regulasi yang disetujui.
Namun, jalan menuju adopsi penuh masih berliku. Siegbert Frank Droese dari kelompok sayap kanan Europe of Sovereign Nations menyatakan fraksinya menolak proposal tersebut, meningkatkan kemungkinan perlunya pemungutan suara lanjutan di sidang paripurna Parlemen Eropa. Jika tidak ada keberatan, negosiasi dengan pemerintah negara anggota dan Komisi Eropa akan dimulai bulan depan, dengan target finalisasi akhir tahun ini.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu mencermati bagaimana model central bank digital currency (CBDC) seperti euro digital dapat menjadi referensi bagi pengembangan rupiah digital. Bank Indonesia sendiri tengah menggodok proyek digital rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Langkah ECB yang berhasil mengamankan dukungan parlemen menunjukkan pentingnya kepastian regulasi dalam proyek CBDC, sebuah pelajaran berharga bagi otoritas moneter di tanah air.
Ke depan, keberhasilan euro digital akan sangat bergantung pada kemampuan ECB meyakinkan bank-bank komersial yang khawatir akan hilangnya simpanan nasabah dan pendapatan. Jika uji coba berjalan mulus, bukan tidak mungkin model ini akan ditiru oleh bank sentral lain di Asia, termasuk Indonesia, yang saat ini masih dalam tahap studi dan konsultasi publik untuk digital rupiah. Pertanyaannya, mampukah Indonesia belajar dari pengalaman Eropa dan menghindari jebakan negosiasi yang berkepanjangan?



