Digital Euro 2029: Eropa Siap Lepas dari Cengkeraman Visa-Mastercard

Uni Eropa mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada raksasa pembayaran Amerika Serikat dengan memajukan proyek digital euro, mata uang digital bank sentral yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2029. Parlemen Eropa, Selasa (23/6/2026), mulai membahas kerangka regulasi yang akan menjadi landasan hukum bagi penerbitan euro digital.

Digital euro berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin. Nilainya setara dengan uang euro fisik dan dijamin penuh oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Masyarakat nantinya dapat menyimpan digital euro dalam dompet digital terpisah dari rekening bank, yang bisa diisi melalui transfer atau setoran tunai. Uang elektronik ini bisa digunakan untuk berbelanja di toko, transaksi daring, hingga transfer antarpribadi melalui kartu, aplikasi, atau layanan perbankan digital.

Proyek ini sebenarnya sudah digagas ECB sejak 2020, namun baru bisa direalisasikan setelah mendapat persetujuan negara anggota dan Parlemen Eropa. Jika regulasi rampung akhir tahun ini, uji coba direncanakan pada pertengahan 2027, dan peluncuran komersial pada 2029.

Motif di balik digital euro bukan sekadar modernisasi. ECB ingin membangun kedaulatan pembayaran Eropa di tengah dominasi Visa dan Mastercard yang menguasai hampir dua pertiga transaksi kartu di kawasan euro. Anggota Parlemen Eropa Gilles Boyer menegaskan bahwa sistem pembayaran adalah instrumen kekuatan ekonomi dan geopolitik. "Kami sudah berkali-kali mendapat peringatan tentang ketergantungan pada AS. Kini kami sadar, tapi tak selalu bertindak. Pemungutan suara ini adalah langkah penting menuju solusi pembayaran Eropa yang berdaulat," ujarnya.

Namun, proyek ini tak luput dari penolakan. Federasi Perbankan Eropa memperkirakan biaya penyesuaian sistem perbankan mencapai 18 miliar euro. Bankir juga khawatir nasabah akan memindahkan dana dari rekening bank ke dompet digital euro, mengurangi dana pihak ketiga yang menjadi sumber pendanaan utama. ECB membantah kekhawatiran itu dengan mengatakan desain digital euro akan membatasi perpindahan dana besar sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan.

Bagi Indonesia, langkah Eropa ini menjadi sinyal penting. Dominasi Visa dan Mastercard juga terasa di dalam negeri, di mana kedua perusahaan menguasai sebagian besar transaksi kartu. Bank Indonesia sendiri tengah mengembangkan Rupiah Digital sebagai mata uang digital bank sentral. Pengalaman Eropa dalam mengelola transisi, mengatasi resistensi perbankan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan bisa menjadi pelajaran berharga. Keberhasilan digital euro juga berpotensi mengubah peta persaingan sistem pembayaran global, mendorong negara lain termasuk Indonesia untuk mempercepat adopsi mata uang digital mereka.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Eropa mampu menekan biaya adopsi dan meyakinkan perbankan agar tidak kehilangan sumber pendanaan. Jika berhasil, digital euro bisa menjadi model bagi kawasan lain yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada jaringan pembayaran asing.