AS-Iran Sepakati Peta Jalan 60 Hari, Selat Hormuz Kembali Jadi Sorotan

Putaran pertama perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss, yang berlangsung di tengah ketegangan penutupan Selat Hormuz dan ancaman militer dari Presiden Donald Trump, menghasilkan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam tempo 60 hari. Mediator Qatar dan Pakistan, yang mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin (22/6), mengonfirmasi bahwa kedua pihak menyepakati kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik yang telah mengguncang pasar energi global.

Pertemuan di resor pegunungan Buergenstock, yang dimiliki Qatar, menjadi ajang tarik-ulur kepentingan. Di satu sisi, Wakil Presiden AS JD Vance menekankan pentingnya gencatan senjata di Lebanon dan pembukaan Selat Hormuz. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui media sosial mengklaim bahwa negaranya berhasil mengamankan keringanan sanksi ekspor minyak dan petrokimia, pencairan sebagian aset beku, serta peluncuran rencana rekonstruksi. Namun, pernyataan bersama mediator tidak menyebutkan poin-poin tersebut, menimbulkan tanda tanya mengenai kesepakatan yang sebenarnya.

Ketegangan mewarnai awal perundingan setelah Trump, dalam wawancara dengan Fox News, mengancam bahwa Iran "tidak akan memiliki negara" jika kembali menutup Selat Hormuz. Ancaman tersebut memicu reaksi delegasi Iran yang, menurut kantor berita semi-resmi Tasnim, sempat menolak kembali ke ruang perundingan. Meski demikian, seorang diplomat AS membantah, menyatakan bahwa Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan diskusi berlangsung hingga larut malam. "Kami membahas Selat, Lebanon, masalah nuklir, dan detail implementasi nota kesepahaman," ujarnya kepada Reuters.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gejolak di Selat Hormuz—yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia—berpotensi mendongkrak harga energi domestik dan memperburuk tekanan inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dalam menyusun kebijakan subsidi energi dan anggaran negara. Selain itu, konflik di Timur Tengah kerap mempengaruhi stabilitas harga komoditas lain, seperti gas alam dan bahan pangan, yang juga rentan bagi Indonesia.

Poin krusial lainnya adalah pembentukan "sel dekonflik" untuk Lebanon dan jalur komunikasi langsung guna menghindari insiden di Selat Hormuz. Araghchi menyebut sel dekonflik sebagai "ujian nyata pertama" bagi implementasi kesepakatan. Sementara itu, Trump kembali menekan Iran melalui media sosial, menuntut penghentian aktivitas proksi di Lebanon, namun Vance menyampaikan pesan berbeda, menyebut Trump ingin "membuka lembaran baru" dalam hubungan dengan rakyat Iran. Dua narasi yang bertolak belakang ini mencerminkan fragilitas proses diplomasi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah peta jalan 60 hari ini mampu bertahan di tengah saling curiga dan tekanan domestik di kedua negara. Bagi Indonesia, stabilitas kawasan Teluk dan harga energi menjadi taruhan utama. Jika negosiasi gagal, bukan tidak mungkin krisis energi global yang lebih parah akan terjadi, menguji ketahanan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia.