Energi Terbarukan Jadi Tameng Ekonomi Kamboja dari Guncangan Minyak Global

Kamboja membuktikan bahwa transisi energi bukan sekadar wacana lingkungan, melainkan strategi ekonomi yang nyata. Di tengah gejolak harga energi global akibat krisis Selat Hormuz, negara Asia Tenggara ini justru mampu mempertahankan tarif listrik pada level sebelum krisis. Keberhasilan itu dicapai berkat dominasi pembangkit listrik tenaga air dan surya yang kini mencakup hampir dua pertiga dari total kapasitas terpasang nasional.

Menteri Pertambangan dan Energi Kamboja, Keo Rottanak, dalam wawancara dengan CNA di Singapura, Kamis (11/6), mengungkapkan bahwa energi bersih telah menjadi bantalan fiskal yang efektif. "Kami sangat rentan terhadap guncangan eksternal ini, yang telah menaikkan harga solar, bensin, dan bahkan LPG," ujarnya. Namun, berkat hidro dan tenaga surya, harga listrik tetap stabil, meringankan beban rumah tangga dan dunia usaha.

Pemerintah Kamboja juga mengambil langkah tambahan dengan memangkas bea masuk bahan bakar dan menghapuskan tarif impor untuk peralatan listrik seperti kompor. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong peralihan dari gas ke listrik, sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik. Target ambisius pun dicanangkan: porsi energi hijau dalam kapasitas terpasang ditingkatkan menjadi minimal 70% pada 2030, jauh melampaui target ASEAN yang sebesar 45%.

Namun, transformasi energi Kamboja tidak berhenti di dalam negeri. Rottanak menekankan pentingnya integrasi regional melalui ASEAN Power Grid, sebuah proyek yang digagas sejak akhir 1990-an. "Salah satu pilar kebijakan energi adalah ketahanan, dan kami melihat jaringan domestik yang tangguh akan semakin kuat ketika terhubung dengan negara lain," jelasnya. Jaringan ini memungkinkan aliran listrik bersih ke daerah yang membutuhkan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.

Bagi Indonesia, langkah Kamboja ini menjadi cermin penting. Sebagai negara dengan potensi energi terbarukan melimpah, Indonesia masih bergulat dengan dominasi batu bara dalam bauran energi nasional. Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 pun terancam meleset. Pengalaman Kamboja menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat dan investasi pada infrastruktur hijau dapat menjadi tameng dari gejolak harga energi global. Apalagi, Indonesia juga merupakan bagian dari ASEAN Power Grid yang sama, sehingga kerja sama regional menjadi krusial.

Di sisi lain, Rottanak mengakui bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran selama masa transisi. Ia menyoroti potensi besar di Teluk Thailand, yang diperkirakan menyimpan gas alam senilai US$300 miliar. Namun, kawasan ini menjadi rebutan antara Kamboja dan Thailand yang memiliki klaim maritim tumpang tindih. Thailand baru saja menarik diri dari perjanjian bilateral tahun 2001 yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan mengembangkan sumber daya bersama.

Menghadapi kebuntuan, Kamboja kini menempuh jalur hukum dengan mengajukan proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). "Kami berharap proses damai ini memungkinkan kedua pihak menyelesaikan perbedaan secara damai dan bersahabat," kata Rottanak. Ia menambahkan bahwa kesepakatan apa pun tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memperkuat cadangan energi ASEAN secara keseluruhan.

Ke depan, keberhasilan Kamboja menjaga stabilitas harga listrik di tengah krisis global menjadi bukti bahwa investasi pada energi terbarukan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pertanyaannya, akankah negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia, mampu meniru langkah ini sebelum guncangan berikutnya datang?