Pembengkakan Anggaran MBG Capai Rp12 Triliun per Tahun, Pemerintah Lakukan Moratorium Dapur Baru
Baca dalam 60 detik
- Jumlah dapur SPPG di wilayah 3T melonjak dari 2.000 menjadi 8.617 titik, jauh melampaui perencanaan awal.
- Insentif harian Rp6 juta per dapur menyebabkan potensi pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun.
- BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru dan akan memfokuskan ulang penerima manfaat untuk menekan anggaran tanpa mengurangi target gizi.
Pemerintah harus merogoh kocek lebih dari Rp12 triliun per tahun akibat membengkaknya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang kini mencapai 8.617 titik—lebih dari empat kali lipat dari target awal 2.000 titik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan fakta ini dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026), seraya menegaskan perlunya penataan ulang menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Zulkifli, lonjakan drastis ini tidak hanya terjadi di wilayah 3T. Di area aglomerasi, jumlah dapur juga bertambah 6.877 titik dari rencana 21.000 menjadi 27.877 titik. Dengan setiap dapur menerima insentif Rp6 juta per hari, total pemborosan anggaran mencapai Rp1 triliun per bulan. “Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas itu.
Dari total 8.617 dapur di wilayah 3T, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, sebagian besar dapur sudah beroperasi secara legal, meskipun perencanaan awal jauh lebih kecil. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pembengkakan anggaran yang tidak terkendali, sehingga pemerintah memberi waktu satu bulan bagi BGN dan manajemen baru untuk membenahi tata kelola program.
Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan pihaknya sudah mengambil langkah efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi. Langkah pertama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini, 27.877 dapur yang sudah memiliki virtual account akan ditata ulang untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Selain itu, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil memetakan kebutuhan riil di daerah, mengingat sebaran dapur saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah kedua adalah refocusing penerima manfaat. BGN akan mengevaluasi data sekitar 63 juta penerima manfaat untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ketiga, pengawasan kualitas layanan diperketat. Pada 2026, fokus program bergeser dari kuantitas ke kualitas—setiap dapur harus memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Program MBG sendiri merupakan amanah konstitusi untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Namun, pembengkakan anggaran yang mencapai Rp12 triliun per tahun menjadi alarm serius bagi pengelolaan fiskal. Dengan moratorium dan penataan ulang, pemerintah berharap program ini tetap berjalan efektif tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Pertanyaan besarnya, akankah langkah efisiensi BGN mampu mengendalikan pemborosan tanpa mengorbankan jangkauan penerima manfaat di daerah 3T yang memang paling membutuhkan?
