Belfast Terbakar Lagi: Kerusuhan Rasis dan Bayang-Bayang Masa Lalu yang Tak Kunjung Usai

Belfast kembali dilanda gelombang kekerasan yang mengingatkan pada masa kelam The Troubles. Kerusuhan pecah di utara kota setelah seorang pria terluka parah dalam serangan pisau dan seorang imigran asal Sudan ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan. Tokoh sayap kanan Inggris, Stephen Yaxley-Lennon alias Tommy Robinson, segera memanfaatkan situasi dengan menyebarkan hasutan rasis melalui media sosial, mendorong massa kulit putih untuk turun ke jalan.

Rumah-rumah dibakar, keluarga-keluarga melarikan diri, dan bisnis milik imigran menjadi sasaran. Jalan-jalan utama diblokade oleh kelompok vigilante yang mengaku sebagai “loyalis”. Para pekerja terjebak, tidak bisa pulang atau pergi bekerja. Pemandangan ini bukanlah hal baru di Belfast. Selama The Troubles (1968–1998), sekitar 45.000 hingga 60.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat sektarianisme dan kebencian komunal—fenomena yang dikenal sebagai “burnt out”.

Peneliti Niall Gilmartin dan rekannya mendokumentasikan pengalaman lebih dari 80 korban pengusiran paksa dalam buku mereka tahun 2023, Refugees and Forced Displacement in Northern Ireland’s Troubles. Mereka menemukan bahwa trauma pengusiran masih membekas hingga kini, meskipun kesenjangan historis antara Protestan dan Katolik telah berkurang berkat perjanjian pembagian kekuasaan. Namun, masyarakat Irlandia Utara tetap “nyaman terpisah”: pendidikan terintegrasi masih langka, dan tembok pemisah—disebut “peace walls”—masih berdiri.

Menurut analis, kekerasan terbaru ini menunjukkan kegagalan dalam mengatasi warisan pengusiran paksa secara bermakna. “Irlandia Utara ingin meninggalkan masa lalunya, tetapi luka itu masih terbuka,” ujar seorang pengamat. Para pelaku kerusuhan, yang sebagian besar adalah anak muda, tampaknya tidak memahami sejarah kelam yang mereka ulangi. Mereka lebih banyak terpapar retorika kebencian dari platform seperti TikTok, Instagram, dan X, yang memperkuat supremasi kulit putih secara global—dari Southampton hingga Southport, dan seperti yang terlihat di Dublin pada 2023.

Di Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa polarisasi berbasis identitas dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dapat memicu kekerasan nyata. Meskipun konteksnya berbeda, dinamika serupa pernah terjadi di berbagai daerah, seperti konflik Ambon atau Posko. Regulasi konten digital dan pendidikan toleransi menjadi kunci untuk mencegah eskalasi serupa.

Partai Unionis Demokratik (DUP), yang selama ini mewakili kelas pekerja loyalis, dinilai gagal memberikan kepemimpinan yang menenangkan. “Mereka lebih sibuk dengan politik negatif, seperti menolak bahasa Irlandia, daripada merangkul keberagaman,” kritik seorang akademisi. Akibatnya, ruang kosong itu diisi oleh provokator eksternal yang memanfaatkan kemarahan warga.

Pertanyaan besarnya: mampukah Belfast melepaskan diri dari bayang-bayang kekerasan masa lalunya? Ataukah siklus pengusiran dan kebencian akan terus berulang, kali ini dengan sasaran baru—para imigran dan warga kulit berwarna?