BEM UI Siapkan Gelombang Aksi Baru: Lima Tuntutan Mengarah ke Kebijakan Fiskal dan MBG
Baca dalam 60 detik
- BEM UI mengonfirmasi akan menggelar demonstrasi lanjutan setelah aksi di Bundaran HI pada 12 Juni, dengan konsolidasi internal masih berlangsung.
- Lima tuntutan mahasiswa mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Aksi ini menyoroti pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi yang mendorong mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat, menyusul unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jumat (12/6). Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyatakan bahwa aksi lanjutan sudah dipastikan, meskipun jadwal pastinya masih dalam tahap konsolidasi.
“Akan ada aksi lanjutan ya,” ujar Imawan saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6). Senada, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merapatkan barisan. “Harapannya pasti akan terus turun, kami akan coba konsolidasikan lagi segera,” katanya, tanpa merinci waktu pelaksanaan.
Aksi yang digelar pada Jumat lalu diikuti oleh ribuan mahasiswa yang didominasi BEM se-UI. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap sejumlah isu ekonomi dan kebijakan yang dinilai kontroversial. Dalam orasinya, mahasiswa membawa lima tuntutan utama: menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah.
Langkah BEM UI ini menjadi sinyal bahwa gelombang protes mahasiswa belum mereda. Sejumlah pengamat menilai bahwa tuntutan yang diajukan mencerminkan kegelisahan terhadap arah kebijakan fiskal dan sosial pemerintah. Program MBG, misalnya, dinilai oleh sebagian kalangan sebagai beban APBN yang tidak tepat sasaran di tengah tekanan ekonomi. Sementara itu, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dianggap kurang transparan dan berpotensi membebani anggaran.
Di sisi lain, pemerintah melalui juru bicara kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan mahasiswa. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat nilai tukar rupiah. “Kami memahami aspirasi mahasiswa, tetapi kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal,” ujar seorang pejabat Kemenko Perekonomian yang enggan disebut namanya.
Bagi Indonesia, aksi mahasiswa seperti ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa sering menjadi katalis perubahan kebijakan. Namun, konteks kali ini berbeda: tekanan ekonomi global akibat perlambatan ekonomi China dan kenaikan suku bunga AS turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Mahasiswa menuntut respons yang lebih konkret dari pemerintah, bukan sekadar janji.
Ke depan, publik akan menanti apakah aksi lanjutan BEM UI akan meluas ke kampus-kampus lain. Jika konsolidasi berhasil, bukan tidak mungkin gelombang protes serupa akan merebak di kota-kota besar. Pertanyaan yang menggantung: akankah pemerintah merespons dengan dialog terbuka, atau justru mengambil sikap represif?
