Bentrokan Massa di Glasgow: 15 Ditangkap, Polisi Gagal Redam Aksi Anti-Imigran
Baca dalam 60 detik
- Kepolisian Skotlandia mengamankan 15 orang dalam bentrokan antara peserta aksi anti-imigran dan demonstran anti-rasisme di pusat Glasgow.
- Kelompok Unite The Clans Scotland menggelar protes di Glasgow Green, sementara Stand Up To Racism mengadakan kontra-demonstrasi, memicu ricuh.
- Insiden ini menambah catatan panjang demonstrasi imigrasi yang kerap berujung kekerasan di Inggris, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan aksi.

Bentrokan antara pendukung dan penentang kebijakan imigrasi meletus di Glasgow, Skotlandia, pada Sabtu (25/7). Kepolisian Skotlandia terpaksa menangkap 15 orang setelah aksi unjuk rasa yang saling berhadapan berubah menjadi kerusuhan di pusat kota. Sejumlah polisi berkuda dikerahkan untuk membubarkan massa yang saling serang menggunakan benda tajam dan alat-alat lain.
Menurut pernyataan resmi kepolisian, penangkapan dilakukan karena berbagai pelanggaran, termasuk penyerangan, kepemilikan senjata, dan pelanggaran ketertiban umum. Sekelompok besar demonstran sempat meninggalkan lokasi awal dan menyebabkan kekacauan di area komersial Glasgow. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan adu fisik antara dua kubu yang sama-sama mengenakan masker, dengan beberapa di antaranya membawa tongkat dan tameng darurat.
Aksi ini dipicu oleh protes yang digelar kelompok anti-imigran Unite The Clans Scotland di Glasgow Green sejak siang hari. Mereka mengusung isu "selamatkan perempuan dan anak-anak" serta "lindungi masa depan kami". Sebagai tanggapan, organisasi Stand Up To Racism mengadakan kontra-demonstrasi untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan sayap kanan ekstrem. Bentrokan tak terhindarkan saat kedua kelompok bertemu di lokasi yang sama.
Glasgow bukan kali pertama menyaksikan aksi serupa. Sejak beberapa tahun terakhir, kota ini kerap menjadi arena demonstrasi imigrasi yang berujung ricuh, terutama saat digelarnya Commonwealth Games yang menarik perhatian dunia. Fenomena ini juga melanda kota-kota lain di Inggris, termasuk London dan Manchester, yang menunjukkan bahwa polarisasi isu imigrasi semakin tajam di masyarakat Britania.
Di Indonesia, dinamika serupa juga pernah terjadi, misalnya dalam kasus penolakan pengungsi asing di Aceh atau sentimen anti-Papua di sejumlah daerah. Meskipun skala dan konteks berbeda, pola yang sama muncul: ketegangan antara kelompok yang merasa terancam oleh kehadiran pendatang dan kelompok yang membela hak asasi serta keberagaman. Hal ini menekankan pentingnya dialog inklusif dan penegakan hukum yang adil dalam mengelola perbedaan pandangan.
Menurut pengamat sosial dari University of Glasgow, Dr. Alistair MacKenzie, penggunaan retorika "menyelamatkan" dalam aksi anti-imigran kerap kali menjadi alat mobilisasi yang efektif namun berbahaya. "Mereka memanfaatkan ketakutan publik yang belum tentu berdasar pada data objektif," ujarnya. Di sisi lain, kelompok kontra-demonstrasi juga rentan menggunakan taktik yang sama, sehingga konflik tak terhindarkan. Ia menilai, pemerintah daerah perlu memperkuat mediasi dan memberikan ruang dialog agar perbedaan tidak berujung pada kekerasan.
Ke depan, aparat keamanan Skotlandia dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya membubarkan aksi, tetapi juga mencegah eskalasi. Pertanyaan mendasar yang menggantung adalah: sejauh mana negara bisa menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dan keamanan publik tanpa memicu polarisasi lebih dalam? Sementara itu, warga Glasgow dan komunitas pendatang menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk mengurai benang kusut sentimen anti-imigran yang kian menebal.



