Kecanduan AI: Siapa yang Bertanggung Jawab, Pengguna atau Korporasi Teknologi?

Kekalahan hukum Meta dan YouTube dalam gugatan adiksi media sosial baru-baru ini membuka pintu bagi pertanyaan serius: apakah kecanduan terhadap kecerdasan buatan (AI) generatif akan mengikuti jejak yang sama? Di tengah ledakan penggunaan chatbot seperti ChatGPT, para peneliti mulai menemukan pola perilaku dan aktivitas saraf yang identik dengan adiksi—meski secara medis belum diakui resmi.

Seorang mahasiswa teknik yang langsung merujuk ChatGPT sebagai sumber utama setiap kali ada pertanyaan atau perdebatan mungkin terdengar biasa. Namun, fenomena ini merepresentasikan pergeseran besar dalam kebiasaan mencari informasi. Data menunjukkan penggunaan AI generatif telah melonjak di berbagai kelompok demografi, membawa manfaat sekaligus risiko. Emosi ketergantungan pada teman chatbot, keterlibatan kompulsif, hingga hilangnya relasi dunia nyata menjadi contoh nyata yang mulai banyak dilaporkan.

Dalam sebuah makalah terbaru, tim peneliti mengusulkan bahwa AI generatif memiliki sifat adiktif yang kuat. Mereka menekankan bahwa perilaku ini membawa konsekuensi negatif bagi pengguna, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Namun, pertanyaan kuncinya adalah: siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengguna yang harus mengendalikan diri, atau korporasi yang merancang produk dengan fitur yang memicu adiksi?

Sejarah mencatat preseden panjang. Industri tembakau, misalnya, selama bertahun-tahun menyangkal efek adiktif produknya meski memiliki bukti internal. Baru setelah gugatan besar-besaran dan tekanan publik, regulasi ketat seperti kemasan polos dan label peringatan bergambar diterapkan. Pola serupa kini mulai terlihat pada industri perjudian dan media sosial. Pertanyaan yang sama diajukan: apakah pembuat produk sadar akan sifat adiktifnya, dan apakah mereka sengaja memanfaatkannya untuk keuntungan korporasi?

Peneliti mengidentifikasi empat kelompok yang harus berperan dalam mengatasi potensi adiksi AI generatif. Pertama, pemerintah dan regulator yang dapat mewajibkan pelabelan, membatasi iklan, menerapkan hukum tanggung jawab, dan menyediakan dana riset. Kedua, perusahaan teknologi besar yang mengembangkan dan memiliki akses penuh terhadap data pengguna—data yang justru diperlukan untuk mengidentifikasi fitur adiktif. Ironisnya, perusahaan-perusahaan ini juga yang paling diuntungkan secara finansial dari peningkatan jumlah pengguna dan durasi interaksi.

Kelompok ketiga adalah akademisi yang bertugas mengumpulkan dan menafsirkan data untuk menyediakan bukti ilmiah yang bisa menjadi dasar debat politik dan hukum. Terakhir, organisasi masyarakat sipil seperti kelompok pengguna atau pasien dapat memberikan dukungan, advokasi, dan membangun sistem peringatan dini. Tanpa kolaborasi keempat pihak ini, masalah hanya akan dianggap sebagai tanggung jawab orang lain.

Di Indonesia, fenomena ini memiliki implikasi khusus. Dengan penetrasi internet yang tinggi dan adopsi AI generatif yang cepat di kalangan pelajar dan profesional muda, risiko adiksi digital perlu diantisipasi. Regulator seperti Kominfo dan Kemenkes bisa mengambil peran proaktif, misalnya dengan mewajibkan label peringatan pada platform AI atau membatasi fitur yang mendorong penggunaan kompulsif. Namun, tanpa kesadaran publik dan tekanan dari masyarakat sipil, langkah regulasi mungkin akan lambat.

Pelajaran dari industri lain menunjukkan bahwa mengandalkan moderasi individu saja tidak cukup. Meskipun bahaya merokok dan alkohol sudah diketahui luas, masyarakat masih membutuhkan aturan batas usia, kemasan khusus, dan larangan iklan. AI generatif kini sedang diintegrasikan ke dalam keseharian kita. Keputusan yang diambil sekarang akan menentukan batas penggunaan yang wajar untuk generasi mendatang.