Piala Dunia 2026 di AS: Suporter dari Negara Berkembang Terhalang Visa, Semangat Sepak Bola Terkikis

Impian ribuan suporter sepak bola dari negara-negara berkembang untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kandas bukan karena tiket, melainkan oleh tembok visa yang semakin sulit ditembus. Analisis BBC World Service mengungkap bahwa suporter dari lebih dari seperempat negara peserta menghadapi larangan perjalanan, pembatasan ketat, atau tingkat penolakan visa yang tinggi, mengubah pesta sepak bola global menjadi ajang yang terasa eksklusif.

Abdulla Adnan, suporter asal Irak, menjadi salah satu korban. Setelah tim nasionalnya lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya sejak 1986, ia membeli tiket pertandingan melawan Norwegia dan Prancis di Boston dan Philadelphia. Namun, ia tidak bisa mendapatkan visa karena AS menangguhkan layanan konsuler di Irak pasca konflik dengan Iran. Perjalanan ke Yordania untuk mengurus visa pun gagal karena ia bukan warga negara setempat. Biaya tiket dan perjalanan mencapai 1.800 dolar AS, namun hasilnya nihil. “Perasaan melihat tim saya di stadion tidak bisa digantikan apa pun,” ujarnya, namun ia akhirnya menyerah.

Kisah Adnan bukanlah pengecualian. Empat negara peserta—Haiti, Iran, Senegal, dan Pantai Gading—masuk dalam daftar larangan perjalanan Presiden Trump, yang melarang warga mereka mendapatkan visa turis yang direkomendasikan untuk suporter. Julien Kouadio Adonis dari asosiasi suporter Pantai Gading menyebut kebijakan itu sebagai bentuk segregasi. “Tidak ada negara Eropa yang mengalami pembatasan seperti ini. Mengapa Afrika?” katanya. Asosiasinya memutuskan tidak mengirim suporter sama sekali, karena menganggap proses visa tidak sepadan.

Bagi negara-negara dengan tingkat penolakan tinggi, risiko finansial menjadi beban tambahan. Suporter harus membeli tiket terlebih dahulu tanpa jaminan visa. Meski FIFA menyediakan sistem FIFA Pass untuk mempercepat jadwal wawancara, pengacara imigrasi Celine Atallah menegaskan bahwa hal itu tidak meningkatkan peluang persetujuan. “Sistem visa adalah penjaga gerbang tak terlihat Piala Dunia. FIFA bisa menjual tiket, tapi pemerintah AS yang memutuskan siapa yang boleh masuk,” ujarnya. Bahkan dengan visa, petugas perbatasan masih bisa menolak masuk.

Kekecewaan paling pahit datang dari Yordania. Abu Kass, ketua asosiasi suporter Yordania, membawa 42 dokumen ke kedutaan AS di Amman namun tetap ditolak tanpa alasan. Ia mengaku tidak tahu satu pun suporter Yordania yang berhasil mendapatkan visa. “Piala Dunia ini bukan untuk kami. Ini untuk mereka,” katanya. Data menunjukkan tingkat penolakan visa Yordania mencapai 57%.

Pemerintah AS membela kebijakannya dengan alasan keamanan. Juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa setiap aplikasi dinilai secara individual untuk memastikan tidak ada risiko. Departemen Keamanan Dalam Negeri mencatat lebih dari 538.000 kasus overstay visa antara Oktober 2023 dan September 2024. Namun, bagi suporter dari negara berkembang, narasi keamanan itu terasa diskriminatif, terutama ketika 42 negara kaya menikmati program bebas visa (ESTA) tanpa hambatan berarti.

Konteks ini relevan bagi Indonesia, yang meski tidak lolos ke Piala Dunia 2026, memiliki basis suporter sepak bola yang besar. Pengalaman negara-negara Asia dan Afrika ini menjadi pelajaran bahwa tuan rumah Piala Dunia harus menjamin akses yang adil bagi semua suporter. Jika tidak, semangat universal sepak bola yang merayakan keberagaman justru terkikis oleh kebijakan imigrasi yang ketat.

Ke depan, pertanyaan mendasar muncul: apakah AS layak menjadi tuan rumah jika separuh dunia merasa tidak diundang? Dengan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama, namun 78 dari 104 pertandingan digelar di AS, tekanan pada pemerintah Amerika untuk melonggarkan aturan visa kemungkinan akan meningkat. Namun, di tengah politik imigrasi yang keras, perubahan tampaknya sulit terjadi. Piala Dunia 2026 mungkin akan menjadi panggung sepak bola terbesar, tetapi juga yang paling eksklusif.