Krisis Demografi Jepang Makin Parah: Angka Kelahiran 2025 Tembus Rekor Terendah

Jepang kembali mencatat rekor kelam dalam demografinya. Pada 2025, jumlah bayi yang lahir dari warga negara Jepang hanya 671.236, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899. Bersamaan dengan itu, tingkat kesuburan total (total fertility rate) merosot ke 1,14, jauh di bawah ambang batas penggantian populasi sebesar 2,1. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Jepang pada Rabu (3/6) ini menegaskan bahwa krisis populasi negeri Sakura semakin dalam.

Penurunan jumlah kelahiran mencapai 2,2 persen dibanding tahun sebelumnya, atau berkurang 14.937 bayi. Ini merupakan tahun kesepuluh berturut-turut angka kelahiran dan tingkat kesuburan mengalami penurunan. Meski demikian, laju penurunannya sedikit melambat dibanding tren beberapa tahun terakhir. Kementerian menilai hal itu terkait dengan stabilnya jumlah penduduk usia 25-35 tahun, yang merupakan kelompok kelahiran era 1990-an. Namun, para analis memperingatkan bahwa tanpa langkah darurat yang lebih agresif, penurunan ini sulit dibalikkan.

Angka pernikahan, yang menjadi indikator penting bagi tren kelahiran di masa depan, justru menunjukkan perbaikan. Tercatat 489.119 pasangan menikah pada 2025, meningkat untuk tahun kedua berturut-turut. Rata-rata usia pernikahan juga sedikit menurun, menjadi 31,0 tahun untuk pria dan 29,7 tahun untuk wanita. Namun, para pengamat menilai peningkatan ini belum cukup signifikan untuk mendorong kenaikan angka kelahiran dalam jangka pendek, mengingat banyak pasangan muda di Jepang memilih menunda atau tidak memiliki anak karena tekanan ekonomi dan budaya kerja.

Secara regional, hanya empat dari 47 prefektur yang mencatat kenaikan jumlah kelahiran. Tokyo, Toyama, dan Ishikawa berhasil membalikkan tren penurunan setelah satu dekade, sementara Kagawa mencatat kenaikan pertama dalam empat tahun. Tingkat kesuburan tertinggi terjadi di Okinawa (1,52), disusul Miyazaki (1,46) dan Fukui (1,45). Sebaliknya, Tokyo kembali menjadi wilayah dengan tingkat kesuburan terendah, yakni 0,96, disusul Hokkaido dan Miyagi yang masing-masing 1,00. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan biaya hidup, ketersediaan fasilitas pengasuhan anak, dan dukungan sosial antar daerah.

Di sisi lain, jumlah kematian pada 2025 mencapai 1.589.489 jiwa, turun untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Kementerian menduga penurunan ini terkait dengan berkurangnya kasus kematian akibat COVID-19. Meski demikian, selisih antara kematian dan kelahiran tetap besar, mencapai 918.253 jiwa. Ini menandai tahun ke-19 berturut-turut populasi Jepang mengalami penurunan alami. Angka kelahiran 2025 juga jauh di bawah proyeksi Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial yang pada 2023 memperkirakan angka kelahiran sekitar 749.000.

“Krisis demografi Jepang bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang mengancam fondasi ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial,” ujar seorang analis kependudukan dari Universitas Tokyo.

Bagi Indonesia, tren demografi Jepang menjadi pelajaran berharga. Dengan tingkat kesuburan Indonesia yang juga terus menurun—dari 2,4 pada 2015 menjadi sekitar 2,1 pada 2025—risiko menghadapi situasi serupa mulai terlihat. Urbanisasi, biaya hidup yang tinggi di kota-kota besar, serta perubahan gaya hidup generasi muda turut menekan angka kelahiran. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dengan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja-keluarga, insentif pajak untuk keluarga dengan anak, serta investasi dalam layanan pengasuhan anak yang terjangkau. Tanpa langkah konkret, bonus demografi yang dinikmati saat ini bisa berubah menjadi beban di masa depan.

Ke depan, Jepang dihadapkan pada pertanyaan mendasar: mampukah kebijakan pronatalis yang ada—seperti subsidi anak, cuti orang tua yang diperpanjang, dan kampanye perubahan budaya kerja—membalikkan tren dalam satu dekade mendatang? Ataukah Jepang akan menjadi studi kasus pertama negara maju yang gagal mengelola penurunan populasi secara berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan Jepang, tetapi juga memberikan peta jalan bagi negara-negara lain yang mulai menghadapi tantangan serupa.