Ben Sulayem Dorong Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden FIA
Baca dalam 60 detik
- Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengusulkan penghapusan batas maksimal tiga periode jabatan, yang memungkinkannya memimpin tanpa batas waktu.
- Usulan ini muncul di tengah kontroversi tata kelola FIA, termasuk aturan yang menghalangi kandidat lain maju dalam pemilihan Desember lalu.
- Jika disetujui dalam Sidang Umum FIA bulan depan, langkah ini berpotensi memperkuat kritik terhadap kurangnya checks and balances di organisasi olahraga motor global.
Presiden Federasi Otomotif Internasional (FIA), Mohammed Ben Sulayem, mengajukan proposal untuk menghapus batasan masa jabatan bagi pimpinan tertinggi organisasi tersebut. Langkah ini membuka jalan bagi pria asal Uni Emirat Arab berusia 64 tahun itu untuk terus memimpin badan pengatur olahraga motor global tanpa batas waktu, setelah ia terpilih kembali tanpa lawan pada Desember lalu akibat celah aturan pemilu.
Dalam aturan yang berlaku saat ini, seorang presiden FIA hanya boleh menjabat maksimal tiga periode, masing-masing empat tahun. Aturan tiga periode itu diterapkan oleh pendahulu Ben Sulayem, Jean Todt, yang menggantikan Max Mosley setelah Mosley mundur pada 2009 akibat sengketa dengan tim Formula 1. Kini, Ben Sulayem mengusulkan perubahan statuta yang akan dibahas dan dipilih dalam Sidang Umum FIA bulan depan, dan diperkirakan akan disetujui oleh para anggota.
Juru bicara FIA menyatakan bahwa proposal tersebut bertujuan untuk menciptakan konsistensi masa jabatan di seluruh badan FIA, serupa dengan yang berlaku di dewan dunia dan senat. Namun, ketika ditanya mengapa batas jabatan justru dihapus untuk semua pos ketimbang diterapkan pada pos yang belum memilikinya, juru bicara itu tidak memberikan jawaban spesifik. Sebagai perbandingan, ia menunjuk pada NFL di AS yang dipimpin Roger Goodell sejak 2006 dan dinilai berhasil mentransformasi olahraga tersebut menjadi merek global.
Langkah ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk Tim Mayer, yang dilarang maju melawan Ben Sulayem karena aturan pemilu tahun lalu. Menurut Mayer, batasan masa jabatan bukanlah detail birokratis, melainkan perlindungan fundamental tata kelola yang baik untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan akuntabilitas. Ia mencontohkan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach yang tahun lalu menolak perpanjangan masa jabatan 12 tahun dengan alasan organisasi membutuhkan kepemimpinan baru.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat Indonesia merupakan anggota FIA melalui Ikatan Motor Indonesia (IMI). Jika batas masa jabatan dihapus, keputusan strategis FIA—termasuk alokasi kalender balap, regulasi teknis, dan pengembangan olahraga motor di Asia—akan lebih dipengaruhi oleh figur yang sama dalam jangka panjang. Hal ini bisa berdampak pada peluang Indonesia menjadi tuan rumah ajang FIA, seperti Kejuaraan Dunia Rally atau Formula E, yang membutuhkan dukungan penuh dari presiden FIA.
Selain itu, dua perubahan lain dalam aturan pencalonan presiden—yaitu syarat pengalaman di FIA dan perpanjangan waktu penyerahan daftar wakil presiden—semakin mempersulit munculnya penantang. Laura Villars, salah satu calon presiden yang gagal maju, kini menggugat FIA di pengadilan Prancis terkait proses pemilu. Jika usulan Ben Sulayem disetujui, FIA berpotensi menghadapi tekanan lebih besar untuk mereformasi tata kelolanya, terutama dari pihak yang menilai organisasi ini terlalu terpusat pada satu figur.
Ke depannya, pertanyaan yang mengemuka adalah: akankah anggota FIA yang mayoritas berasal dari klub otomotif nasional tetap mendukung perubahan ini, atau justru akan muncul resistensi yang mengguncang kursi kepemimpinan Ben Sulayem? Dengan pemungutan suara bulan depan, masa depan tata kelola olahraga motor global berada di persimpangan jalan.
