Iran Peringatkan Negara Teluk: Bantu AS Sama dengan Ikut Perang
Baca dalam 60 detik
- Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdollahi, menegaskan bahwa negara Teluk yang memfasilitasi operasi militer AS akan dianggap sebagai peserta perang.
- Uni Emirat Arab memutus semua hubungan ekonomi dengan Iran setelah rudal balistik menghantam kapal di lepas pantainya, memperdalam krisis di Selat Hormuz.
- Ketegangan meningkat meski ada upaya diplomasi; AS membantah adanya pembicaraan dengan Iran, sementara blokade laut terus berlanjut.
Teheran, 19 Agustus 2025 — Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdollahi, mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Teluk: setiap bentuk bantuan atau fasilitasi yang diberikan kepada militer Amerika Serikat akan dianggap sebagai partisipasi langsung dalam operasi perang AS. Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan pemutusan total hubungan ekonomi dengan Iran, menyusul serangan rudal balistik yang menargetkan kapal-kapal di lepas pantainya.
Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas setelah Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima konsumsi minyak dunia—menjadi medan konflik terbuka. Sejak konflik meletus pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran, yang kemudian membalas dengan rentetan rudal dan drone ke berbagai sasaran di kawasan. Meski sempat ada jeda, serangan terhadap kapal komersial terus berlanjut, menjadikan Selat Hormuz sebagai titik paling rawan di Timur Tengah.
Abdollahi, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Mehr, meragukan komitmen negara-negara Teluk yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai pangkalan serangan AS. "Tampaknya mustahil sejumlah besar pesawat militer, terutama pesawat pengisian bahan bakar, bisa berada di pangkalan regional tanpa sepengetahuan negara tuan rumah," ujarnya. Ia menambahkan, "Mereka harus tahu bahwa kami sepenuhnya menyadari situasi ini." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Iran memiliki intelijen yang kuat mengenai aktivitas militer AS di kawasan, dan siap mengambil tindakan jika diperlukan.
Di sisi lain, UEA mengambil langkah drastis dengan menghentikan semua transaksi perdagangan, komersial, dan keuangan dengan Iran. Direktur Komunikasi Kementerian Luar Negeri UEA, Afra Al Hameli, menyatakan bahwa keputusan ini diambil "mengingat eskalasi regional" dan berlaku "sampai pemberitahuan lebih lanjut". Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi UEA, yang selama ini menjadi mitra dagang utama Iran di tengah sanksi AS. Sebelum konflik, UEA—yang memiliki komunitas Iran cukup besar—menjadi pintu masuk barang-barang Iran ke pasar global. Kini, hubungan yang telah terjalin puluhan tahun itu terputus, dan UEA bahkan telah menarik duta besarnya dari Teheran serta menutup sekolah dan rumah sakit yang terkait dengan Iran.
Keputusan UEA ini tidak terlepas dari serangan rudal yang diluncurkan Iran ke arah kapal-kapal di lepas pantainya. Tanker milik perusahaan minyak milik negara UEA, ADNOC, telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam percakapan telepon dengan penasihat keamanan nasional UEA, menekankan pentingnya "koordinasi untuk meminta pertanggungjawaban Iran dan proksi terorisnya atas serangan yang sedang berlangsung" serta menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Di tengah eskalasi ini, upaya diplomasi justru menunjukkan kebuntuan. Jared Kushner, utusan khusus AS, menyatakan pada Senin bahwa pembicaraan dengan Iran "sangat positif dan aktif". Namun, Presiden Donald Trump dengan tegas membantahnya. Dalam unggahan media sosial, Trump menulis, "Tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung, atau dijadwalkan, dengan Republik Islam Iran. Blokade Angkatan Laut tetap berlaku penuh." Trump bahkan memposting peta yang menandai Selat Hormuz sebagai "WILAYAH BARU AS", sebuah provokasi yang mempertegas sikap keras Washington.
Bagi Indonesia, konflik di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat bergantung pada kelancaran jalur ini. Gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah dapat memicu lonjakan harga energi domestik, yang pada gilirannya mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mencermati dinamika ini dan menyiapkan langkah antisipasi, seperti diversifikasi sumber impor minyak dan memperkuat cadangan strategis. Selain itu, ketegangan ini juga berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, mengingat banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki kepentingan di jalur pelayaran internasional.
Di sisi lain, Iran terus menunjukkan sikap defian. Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melakukan kunjungan ke Irak dengan tujuan "memperkuat tatanan baru di kawasan" dan meningkatkan kerja sama "tanpa campur tangan asing". Kunjungan ini menegaskan bahwa Iran berusaha membangun aliansi regional untuk melawan tekanan AS. Namun, dengan AS yang mengerahkan kekuatan militer besar di Teluk dan negara-negara Arab yang mulai menjauh dari Iran, pertanyaannya adalah: berapa lama Iran mampu bertahan di bawah blokade dan tekanan ekonomi yang semakin ketat? Atau akankah konflik ini justru memicu perang terbuka yang lebih luas, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan bagi stabilitas global?
