Kapolri Tunda Pelantikan Kapolda Metro Jaya, 27 Pejabat Polri Resmi Bergeser
Baca dalam 60 detik
- Irjen Dadang Hartanto belum dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya karena masih menunaikan ibadah umrah.
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin rotasi besar-besaran 27 pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kabareskrim dan Kadiv Propam.
- Kosongnya kursi Kapolda Metro Jaya dan Irwasum berpotensi memperlambat konsolidasi keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Jabatan Kapolda Metro Jaya masih kosong setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak melantik Irjen Dadang Hartanto pada upacara serah terima jabatan di Mabes Polri, Sabtu (3/10) malam. Penundaan ini bukan karena dinamika internal, melainkan lantaran Dadang tengah menunaikan ibadah umrah.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pelantikan tetap akan dilakukan oleh Kapolri begitu yang bersangkutan kembali. "Ada satu Bapak Kapolda Metro sedang umrah, ya. Sedang umrah beliau, tentu nanti akan dilakukan oleh Bapak Kapolri," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Sabtu malam.
Dadang sebelumnya ditunjuk mengisi posisi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri, yang dialihkan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Namun, kursi Irwasum pun belum resmi diserahterimakan. Trunoyudo menyebut rangkaian pelantikan untuk jabatan tersebut masih menunggu proses yang sama.
Meski dua posisi strategis itu belum diisi, Kapolri malam itu tetap memimpin pelantikan dan serah terima jabatan 27 pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda. Beberapa posisi kunci yang bergeser antara lain Kabareskrim, Kabaharkam, Kalemdiklat, dan Kadiv Propam. Dua jabatan yang dilantik langsung adalah Astamarena Kapolri dan Korspripim.
Rotasi besar ini menandai babak baru kepemimpinan Polri di bawah Jenderal Suyudi. Pergeseran di tubuh Kabareskrim dan Kadiv Propam, dua unit yang kerap menjadi sorotan publik, akan menentukan arah penegakan hukum dan pengawasan internal. Publik menanti apakah momentum ini diikuti perbaikan kinerja, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar yang selama ini menyita perhatian.
Kekosongan kursi Kapolda Metro Jaya menjadi perhatian tersendiri. Sebagai wilayah hukum dengan beban keamanan tertinggi—mencakup Jakarta dan sekitarnya—Polda Metro Jaya memerlukan kepemimpinan definitif untuk mengambil kebijakan strategis, mulai dari pengamanan ibu kota hingga penanganan aksi massa. Penundaan pelantikan, meski bersifat administratif, bisa memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.
"Seluruhnya ada 27 jabatan," ujar Trunoyudo, seraya menambahkan bahwa dua jabatan yang dilantik malam itu adalah Astamarena Kapolri dan Korspripim.
Selain pelantikan, 23 perwira tinggi menjalani upacara kenaikan pangkat atau korps raport. Rinciannya, 7 perwira bintang tiga (Komjen), 14 bintang dua (Irjen), dan 2 bintang satu (Brigjen). Kenaikan pangkat ini memperkuat struktur komando di berbagai satuan kerja, sekaligus menjadi sinyal regenerasi di tubuh Polri.
Dengan komposisi baru yang hampir rampung, pertanyaan berikutnya adalah seberapa cepat konsolidasi internal berjalan. Jika pelantikan Kapolda Metro Jaya dan Irwasum segera digelar, estafet kepemimpinan di dua posisi vital itu bisa langsung bekerja. Namun, selama kursi masih kosong, publik akan menilai apakah penundaan ini murni persoalan ibadah atau ada pertimbangan lain yang lebih strategis.



