Prabowo Tambah Empat Helikopter Water Bombing untuk Kalteng: Respons Cepat di Tengah Krisis Karhutla

Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah empat unit helikopter pengebom air atau water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Keputusan itu disampaikan langsung saat memimpin rapat terbatas di Posko Aju Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Sabtu, sebagai jawaban atas permintaan tambahan armada dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPK) setempat.

Dalam rapat yang diunggah Sekretariat Presiden itu, Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan bahwa satuan tugas darat telah mengerahkan 10.700 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, serta relawan masyarakat peduli api. Namun, dari sisi udara, baru ada empat helikopter water bombing yang beroperasi, ditambah satu helikopter patroli dan satu pesawat Cessna untuk modifikasi cuaca. Toyib meminta tambahan dua hingga tiga unit, tetapi Prabowo merespons lebih besar dengan menjanjikan empat unit.

Selain helikopter, presiden juga menyetujui pengiriman 100 unit pompa air, 2.000 alat pelindung diri (APD), cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. Bahkan, ia sempat menelpon langsung untuk memastikan pengiriman pompa tambahan dipercepat ke Kalimantan Tengah. Langkah ini menunjukkan perhatian langsung kepala negara terhadap efektivitas penanganan di lapangan, bukan sekadar instruksi administratif.

Keputusan ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi regional. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut terbesar di Indonesia, yang rawan terbakar dan sulit dipadamkan dari permukaan. Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya mengganggu penerbangan dan aktivitas warga, tetapi juga berpotensi memicu konflik lintas batas dengan negara tetangga, seperti yang pernah terjadi pada 2015 dan 2019.

Bagi Indonesia, penambahan armada ini bukan sekadar respons taktis, melainkan sinyal politik bahwa pemerintah serius menangani bencana asap yang kerap berulang. Di sisi lain, hal ini juga menyoroti kesenjangan kapasitas antara daerah yang memiliki prioritas nasional dengan daerah lain yang mungkin kurang mendapat perhatian. Pertanyaannya, apakah penambahan ini akan diikuti dengan penguatan sistem peringatan dini dan rehabilitasi lahan gambut, atau hanya solusi jangka pendek?

Para pengamat lingkungan menilai bahwa water bombing hanyalah salah satu instrumen. Dibutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan restorasi gambut, penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan akan menindak tegas korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya preventif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas supervisi penanggulangan karhutla yang telah diberikan bagi Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib di hadapan Presiden, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ke depan, efektivitas penambahan armada ini akan teruji dalam beberapa pekan ke depan, terutama jika musim kemarau berlanjut dan titik api bertambah. Apakah koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan berjalan mulus? Atau justru muncul kendala logistik yang memperlambat distribusi bantuan? Publik menunggu pembuktian bahwa janji di atas kertas bisa menjadi aksi nyata di lapangan.