Min Aung Hlaing Kian Gencar Blusukan ke Luar Negeri: Cari Legitimasi atau Sekadar Hindari Penangkapan?

Pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, kembali menunjukkan ambisinya memperluas pengaruh internasional dengan menggelar serangkaian kunjungan ke luar negeri. Setelah menyambangi India, China, Laos, dan Thailand, jenderal pensiunan itu kini dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Selasa (18/8). Pertemuan ini menjadi panggung bagi Naypyidaw untuk memulihkan citra dan menggalang dukungan di tengah sanksi Barat yang membelenggu.

Kunjungan ke Moskow ini merupakan yang ketujuh kalinya sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, Min Aung Hlaing terakhir bertemu Putin pada September tahun lalu. Kedekatan kedua negara semakin erat, terutama karena sama-sama berada di bawah sanksi Barat—Myanmar atas tindakan represifnya, dan Rusia atas invasi ke Ukraina. Kremlin menyatakan kedua pemimpin akan membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan sosial, dengan sejumlah perjanjian ditargetkan ditandatangani.

Menurut Hunter Marston, direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, fokus utama pembicaraan kemungkinan besar adalah kerja sama pertahanan. Myanmar masih mengandalkan Rusia sebagai pemasok senjata utama untuk mempertahankan keunggulan militernya melawan pasukan perlawanan. Namun, perang di Ukraina membatasi kapasitas Rusia untuk mengekspor persenjataan. "Min Aung Hlaing akan mencari apa yang bisa didapat dari Rusia untuk menjaga keunggulan militer dan angkatan udara Myanmar atas perlawanan di dalam negeri," ujar Marston. Selain itu, kerja sama energi juga menjadi agenda penting untuk menopang ekonomi Myanmar yang sedang terpuruk.

Diplomasi ini bukan tanpa risiko. Min Aung Hlaing menghadapi ancaman penangkapan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait krisis Rohingya. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengajukan surat perintah penangkapan pada November 2024. Pengacara hak asasi manusia internasional, Chris Sidoti, menegaskan bahwa setiap perjalanan ke luar negeri membawa risiko, kecuali ke negara-negara yang dianggap aman seperti China dan Rusia. "Dia mengambil risiko saat bepergian, tetapi dia yakin ketika mengunjungi teman dekatnya seperti China," kata Sidoti. Rusia juga dianggap relatif aman karena Putin sendiri menghadapi surat perintah ICC serupa.

Prinsip yurisdiksi universal menjadi momok bagi Min Aung Hlaing. Prinsip ini memungkinkan negara mana pun mengadili pelaku kejahatan internasional berat, di mana pun kejahatan itu dilakukan. Pada 2019, pengadilan Argentina mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk lebih dari 20 pejabat Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing, atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok hak asasi Rohingya bahkan mendesak otoritas Thailand untuk menangkapnya saat kunjungan terakhir, namun Bangkok mengabaikannya.

Di tengah gencarnya blusukan Min Aung Hlaing, pemerintah lawan Myanmar, National Unity Government (NUG), juga gencar menggalang dukungan internasional. Menteri Luar Negeri NUG, Zin Mar Aung, telah mengunjungi AS, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Timor-Leste dalam lima tahun terakhir. Namun, di ASEAN, keterlibatan NUG masih terbatas, seringkali hanya melalui pertemuan daring. Zin Mar Aung menyoroti ketidaksetaraan perlakuan, seperti saat pertemuan di Thailand, di mana NUG tidak diizinkan hadir secara fisik sementara utusan ASEAN bertemu dengan mereka secara terpisah. "Tuan rumah tidak menerima kami hadir langsung, jadi tidak ada perlakuan yang setara," keluhnya.

Persaingan antara pemerintah Min Aung Hlaing dan NUG dalam merebut perhatian diplomatik menempatkan ASEAN pada posisi sentral. Sejak kudeta 2021, ASEAN konsisten melarang pemimpin militer Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi, namun tetap membuka saluran dengan semua pihak. ASEAN juga menegaskan bahwa keterlibatan dengan otoritas militer bukan berarti pengakuan. Perbedaan ini menjadi semakin penting seiring meluasnya jangkauan diplomasi Min Aung Hlaing, yang dapat dijadikan bukti bahwa Myanmar mulai keluar dari isolasi. Sementara itu, NUG berupaya memastikan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut tidak berujung pada pengakuan internasional yang lebih luas terhadap pemerintahan Min Aung Hlaing.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisinya sebagai salah satu pendorong utama upaya perdamaian ASEAN. Pertanyaan yang mengemuka: akankah ASEAN mampu menekan Myanmar untuk mematuhi Five-Point Consensus, atau justru terpecah oleh kepentingan masing-masing anggota? Dengan meningkatnya aktivitas diplomasi Min Aung Hlaing, tekanan terhadap ASEAN untuk bersikap tegas semakin besar, sementara NUG terus mendesak agar suara oposisi didengar setara.