Aqsa Working Group Desak Pemerintah Putus Ekonomi dengan Afiliasi Israel

Lembaga kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) kembali menekan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah lebih konkret dalam membela Palestina, tidak hanya berhenti pada retorika politik. Dalam pernyataan sikap yang dirilis Jumat (22/8), organisasi ini mendesak Jakarta agar secara tegas memutus seluruh kepentingan ekonomi yang berafiliasi dengan Israel, sebuah tuntutan yang menguji konsistensi janji Asta Cita.

Pernyataan tersebut dirilis bertepatan dengan dua momentum bersejarah: peringatan 57 tahun tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa dan ulang tahun ke-18 AWG. Organisasi ini menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek fundamental, terutama di bidang ekonomi. Menurut AWG, pembiaran terhadap hubungan dagang dengan pihak yang terlibat pelanggaran hukum humaniter internasional justru memperkuat posisi Israel dalam konflik.

“Pemerintah Indonesia diharapkan menunaikan janji politik Asta Cita untuk menolak semua kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan entitas pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional,” demikian bunyi pernyataan AWG. Desakan ini bukan sekadar imbauan simbolis; ia menyasar kebijakan perdagangan dan investasi yang selama ini masih menjadi titik abu-abu dalam hubungan bilateral Indonesia-Israel yang memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Di level global, AWG juga melayangkan kritik tajam kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini menuntut PBB untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, termasuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan dan mencabut mandat Board of Peace yang dinilai tidak efektif. Langkah ini, menurut AWG, adalah konsekuensi logis dari kegagalan PBB dalam menghentikan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Tak hanya itu, AWG meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk meninggalkan politik pragmatis jangka pendek dan memperkuat peran perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa. Organisasi ini menilai OKI terlalu banyak berkompromi sehingga perjuangan kemerdekaan Palestina semakin terpinggirkan. Sementara itu, kepada masyarakat internasional, AWG mengajak untuk meningkatkan literasi, bantuan kemanusiaan, aksi massa, serta boikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

Bagi pembaca di Indonesia, desakan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang sejauh mana negara konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Di satu sisi, pemerintah selama ini kerap menegaskan dukungan terhadap Palestina di forum internasional. Namun, di sisi lain, data perdagangan menunjukkan masih adanya celah yang memungkinkan produk-produk yang terkait dengan Israel masuk ke pasar domestik.

Ekonom senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang enggan disebut namanya, menilai bahwa tuntutan AWG ini memiliki implikasi ekonomi yang tidak sederhana. “Memutus hubungan ekonomi dengan entitas yang terafiliasi Israel bukan perkara mudah. Banyak perusahaan multinasional memiliki rantai pasok yang kompleks, dan Indonesia harus hati-hati agar kebijakan ini tidak merugikan tenaga kerja lokal,” ujarnya. Namun, ia juga mengakui bahwa tekanan publik semacam ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam mengawasi investasi asing.

Dalam konteks regional, langkah Indonesia akan diawasi ketat oleh negara-negara Muslim lainnya. Jika Jakarta berani mengambil sikap tegas, hal ini dapat menjadi preseden bagi OKI untuk bertindak lebih solid. Sebaliknya, jika dianggap setengah hati, kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam bisa dipertanyakan. Momentum peringatan 57 tahun pembakaran Al-Aqsa ini menjadi ujian nyata bagi komitmen politik yang selama ini digaungkan.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah pemerintah merespons tuntutan ini dengan kebijakan konkret, atau kembali terjebak dalam retorika diplomatik yang selama ini dikritik? Masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan seperti AWG jelas tidak akan berhenti mengawal isu ini, dan tekanan publik diperkirakan akan semakin menguat menjelang peringatan-peringatan berikutnya.