Menlu China dan Indonesia Gelar Pertemuan 2+2: Menyeimbangkan Ekonomi dan Keamanan di Tengah Ketegangan Laut China Selatan
Baca dalam 60 detik
- Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Menlu Indonesia, Sugiono, akan bertemu dalam format 2+2 dengan menteri pertahanan kedua negara di Jakarta, Jumat (21/8).
- Pertemuan ini menjadi uji keseimbangan bagi Jakarta di tengah rivalitas AS-China, terutama setelah latihan militer gabungan China-Indonesia di timur Taiwan memicu reaksi keras dari Taipei.
- Investasi China yang mencapai US$3,9 miliar pada semester I-2026 berpotensi terhambat oleh keluhan pelaku usaha China soal regulasi dan biaya tinggi di Indonesia.
Jakarta, LyndHub — Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat (21/8) untuk bertemu dengan Menlu Sugiono dalam pertemuan bilateral yang juga melibatkan menteri pertahanan kedua negara dalam format 2+2. Agenda utama mencakup isu keamanan, politik, dan ekonomi, di tengah upaya Indonesia menjaga keseimbangan hubungan dengan Beijing dan Washington.
Kunjungan Wang Yi ini merupakan yang pertama dalam dua tahun terakhir. Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk kawasan Asia Timur, Arifianto Sofiyanto, menyatakan bahwa fokus pembicaraan para menteri luar negeri adalah hubungan politik dan ekonomi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menambahkan bahwa pertemuan akan membahas isu politik dan keamanan, kerja sama pertahanan, serta situasi internasional dan regional.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pekan lalu, Taiwan mengutuk latihan militer gabungan antara angkatan laut China dan Indonesia yang digelar di timur Taiwan. Meski Indonesia menyebutnya sebagai latihan rutin yang juga dilakukan dengan Jepang dan AS, analis pertahanan Curie Maharani menilai lokasi latihan tersebut mengirim pesan politik yang berbeda. "Indonesia belajar bahwa kekuatan besar menggunakan diplomasi pertahanan sebagai alat proyeksi pengaruh," ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia memiliki sengketa sendiri dengan China di Laut China Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut. Pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 2024, nota kesepahaman tentang pembangunan maritim menyebutkan "pembangunan bersama di area klaim yang tumpang tindih". Frasa ini menuai kontroversi karena dianggap mengubah sikap historis Indonesia yang bukan negara pengklaim. Pemerintah Indonesia kemudian menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui klaim China.
Menurut Curie, Indonesia tidak ingin memperbesar ketegangan dan lebih memilih diplomasi pertahanan. Meski keterlibatan kedua negara meningkat dalam lima tahun terakhir, kerja sama pertahanan Indonesia dengan AS atau Australia masih jauh lebih besar. "Indonesia tidak ingin memperbesar ketegangan dan lebih memilih diplomasi pertahanan," katanya.
Di bidang ekonomi, China merupakan investor utama di Indonesia. Namun, regulasi yang dianggap terlalu ketat menjadi sumber gesekan. Pada Mei lalu, perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Indonesia mengeluhkan kenaikan pajak dan formula harga nikel baru yang meningkatkan biaya. Kamar Dagang China di Indonesia bahkan mengirim surat kepada pemerintah yang menyoroti "regulasi yang terlalu ketat, penegakan berlebihan", serta dugaan korupsi dan pemerasan oleh aparat.
Investor kunci seperti Contemporary Amperex Technology Co (CATL) dan Tsingshan Group telah membangun smelter di Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Presiden Prabowo sendiri mengakui banyak investor asing mengeluhkan proses perizinan yang lambat dan meminta deregulasi untuk mendukung investasi.
Pertemuan 2+2 ini menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri "bebas aktif" yang dicanangkan Prabowo. Dengan agenda yang masih dimatangkan, apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan di tengah rivalitas dua kekuatan besar? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
