RI-China Sepakat Perkuat Manufaktur dan AI: Rencana Aksi 2027-2030 Jadi Pijakan Baru

Indonesia dan China menegaskan komitmennya untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan meluncurkan Rencana Aksi Lima Tahun yang akan berlaku pada 2027-2030, mencakup penguatan sektor manufaktur, perdagangan, hingga pembentukan organisasi internasional untuk kecerdasan buatan (AI). Kesepakatan ini diumumkan dalam Dialog Strategis Komprehensif (CSD) yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Jumat.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang hadir bersama Menlu RI Sugiono, menegaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk memberikan jaminan kuat bagi modernisasi kedua negara. Rencana aksi tersebut dinilai sebagai respons atas dinamika global yang semakin kompleks, terutama dalam hal ketahanan ekonomi dan transformasi digital.

Selain perdagangan dan manufaktur, kedua negara juga sepakat membentuk Forum Energi China-Indonesia. Forum ini diarahkan untuk membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber daya alam menjadi kekuatan industrialisasi, sejalan dengan agenda hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah. Langkah ini dinilai strategis mengingat Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah.

Wang Yi juga menyoroti komitmen bersama untuk menjaga otonomi strategis dan saling mendukung kepentingan masing-masing. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan bagi perusahaan China yang beroperasi di Indonesia.

Di sektor maritim, kedua negara sepakat memulai kembali kerja sama perikanan dan mempercepat pembangunan bersama di laut. Indonesia dan China juga berkomitmen mendorong implementasi Kode Etik Laut China Selatan untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal ini menjadi sinyal penting bagi dinamika geopolitik di Asia Tenggara, terutama di tengah ketegangan yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Bagi Indonesia, kesepakatan ini membawa peluang besar sekaligus tantangan. Di satu sisi, investasi China di sektor manufaktur dan energi dapat mempercepat industrialisasi dan membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan satu pihak. Regulasi yang ketat dan transfer teknologi menjadi kunci agar manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.

Para pengamat menilai bahwa pembentukan organisasi AI bersama merupakan langkah berani yang menempatkan Indonesia di peta teknologi global. Namun, kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Tanpa itu, kerja sama AI berisiko hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kedekatan dengan China. Dengan rencana aksi yang sudah dijadwalkan, publik akan menanti langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan komitmen ini, terutama dalam hal hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.