Trump Perintahkan Pemangkasan Latihan Militer AS-Korea Selatan, Seoul Berharap Dialog dengan Pyongyang
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump memerintahkan pengurangan signifikan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan, memicu kekhawatiran kesiapan sekutu di tengah ancaman nuklir Korea Utara.
- Seoul menyambut langkah Trump sebagai peluang untuk menghidupkan kembali diplomasi dengan Pyongyang, meskipun para analis meragukan Kim Jong Un akan kembali ke meja perundingan tanpa konsesi besar dari AS.
- Keputusan ini berpotensi mengubah keseimbangan keamanan di Asia Timur dan berdampak pada dinamika geopolitik global, termasuk bagi Indonesia yang memiliki kepentingan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menggebrak panggung geopolitik dengan memerintahkan pengurangan signifikan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Langkah yang diumumkan melalui media sosial itu langsung memicu spekulasi tentang masa depan aliansi keamanan di Semenanjung Korea, sekaligus membuka peluang baru bagi dialog dengan Korea Utara yang selama ini membeku.
Keputusan Trump, yang beralasan untuk mengurangi biaya dan menghindari sinyal permusuhan terhadap Pyongyang, datang di tengah dimulainya latihan Ulchi Freedom Shield yang dijadwalkan berlangsung 11 hari. Latihan yang melibatkan sekitar 18.000 tentara Korea Selatan itu tetap berjalan sesuai rencana, namun rincian pengurangan belum diumumkan. Banyak pihak di Seoul, yang menganggap keamanan nasional sebagai prioritas utama, merasa kebingungan dan khawatir terhadap dampaknya terhadap kesiapan militer.
Kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan harapan bahwa hubungan baik antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dapat membuka jalan menuju dialog yang bermakna. Pemerintah Lee Jae-myung, yang dikenal memiliki pendekatan lunak terhadap Pyongyang, juga tengah menjajaki kontribusi praktis dalam menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz bersama AS. Namun, langkah ini menuai kritik dari partai oposisi konservatif yang menilai pemerintah terlalu fokus pada diplomasi dan mengabaikan kekhawatiran publik akan keamanan.
Para analis meragukan bahwa Kim Jong Un akan segera merespons tawaran dialog. Kim kini merasa lebih percaya diri berkat kemajuan program nuklirnya dan kerja sama militer yang erat dengan Rusia. Sejak kegagalan diplomasi nuklir dengan Trump pada 2019, Pyongyang justru mempercepat uji coba senjata dan memperkuat hubungan dengan Moskow dan Beijing. Pada September 2025, Kim sempat mengisyaratkan kesediaan untuk kembali berunding, namun dengan syarat AS menghentikan obsesinya terhadap denuklirisasi.
Leif-Eric Easley, profesor di Ewha University di Seoul, menilai bahwa pengurangan latihan militer dapat merusak koordinasi aliansi, memperlambat proses transfer tanggung jawab pertahanan ke Korea Selatan, dan melemahkan pencegahan konflik di Asia. Senada dengan itu, Duyeon Kim dari Center for a New American Security menekankan bahwa pengurangan latihan gabungan akan mengikis kesiapan militer dalam jangka panjang. Sementara itu, Kim Dong-yub dari University of North Korean Studies memperkirakan Pyongyang akan merespons dengan hati-hati, menunggu bukti konkret bahwa AS benar-benar mengubah sikapnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara yang aktif dalam forum regional seperti ASEAN dan memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, stabilitas Semenanjung Korea adalah prasyarat penting bagi perdamaian dan kemakmuran. Perubahan postur militer AS di Asia Timur juga dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan, yang berimplikasi pada kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Selain itu, potensi peningkatan ketegangan akibat pengurangan latihan justru dapat memicu perlombaan senjata baru, yang tidak menguntungkan bagi siapa pun.
Keputusan Trump ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas aliansi AS-Korea Selatan. Meskipun Trump berargumen bahwa hubungan personalnya dengan Kim dapat menjadi modal diplomasi, banyak pihak menilai bahwa pendekatan transaksionalnya justru mengikis kepercayaan sekutu. Pertanyaannya, apakah Pyongyang akan melihat langkah ini sebagai peluang atau justru kelemahan? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, keputusan ini telah mengguncang peta keamanan di Asia Timur dan memaksa semua pihak untuk menghitung ulang strategi mereka.



