Banjir dan Longsor Terjang Nghe An: Ribuan Warga Terisolasi, Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Hujan deras yang mengguyur Provinsi Nghe An, Vietnam tengah, sejak Rabu sore hingga Kamis pagi telah memicu banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah, mengisolasi ribuan rumah tangga dan melumpuhkan arus lalu lintas. Di Kecamatan Tam Thai, genangan air merendam beberapa ruas jalan, memutus akses tujuh desa terpencil yang dihuni lebih dari 3.000 jiwa. Kondisi ini memaksa pemerintah setempat untuk bergerak cepat dalam evakuasi dan penanganan darurat.

Menurut Lo Duong Khanh, Ketua Komite Rakyat Kecamatan Tam Thai, sejumlah ruas Route 541B termasuk jembatan pelimpah menuju desa Xop Nam, Xong Con, dan Khoi terendam banjir. Sementara itu, beberapa bagian Jalan Nasional 7 juga ikut tergenang. Warga diimbau untuk menghindari area yang tergenang dalam dan arus deras demi keselamatan. Di Kecamatan Muong Tip, longsoran tanah dan batu dari lereng gunung menutup total Route 543D di Desa Xop Tip pada pukul 07.00 pagi. Alat berat dan personel dikerahkan untuk membersihkan material longsor, namun hujan yang masih turun hingga siang meningkatkan risiko longsor susulan.

Vi Thi Quyen, Sekretaris Komite Partai Kecamatan Muong Tip, mengungkapkan bahwa beberapa ruas jalan masih rawan terhadap batu jatuh dan longsor. Pihaknya terus memantau situasi dan mengeluarkan peringatan dini kepada warga. Sementara itu, di Kecamatan Muong Quang, air yang meluap dari sungai merendam Jalan Nasional 48D, mengganggu lalu lintas di beberapa titik. Di Tam Quang, sebuah pohon besar tumbang di kawasan hutan Sang Le menyebabkan kemacetan parah. Kha Thi Hien, Wakil Ketua Komite Rakyat setempat, menyatakan bahwa petugas dan mesin pemotong kayu telah dikerahkan untuk membersihkan jalur tersebut.

Dampak terparah terjadi di Dusun Hai Bich, Kecamatan Dien Chau, di mana ketinggian air mencapai hampir satu meter. Kawasan yang berada di dataran rendah ini kewalahan menampung debit air yang masuk dari area sekitarnya, melampaui kapasitas drainase. Rumah-rumah dan pekarangan terendam, memaksa warga mengungsikan sepeda motor, perabotan, dan ternak ke tempat yang lebih tinggi. Di Kecamatan Thanh Binh Tho, sebuah jalan darurat sementara di dekat Jembatan Khe Trang rusak dan tergerus air. Pihak berwenang memasang pagar pembatas dan melarang warga melintas demi keselamatan. Nguyen Dinh Dien, Kepala Kantor Ekonomi kecamatan, mengingatkan warga untuk tidak memaksakan diri melintasi area jembatan dan menggunakan jalur alternatif melalui bekas wilayah Binh Son.

Stasiun Hidro-Meteorologi Nghe An mencatat hujan lebat terjadi dari pukul 19.00 Rabu hingga 07.00 Kamis, dengan beberapa lokasi mencatat curah hujan di atas 100 mm. Menghadapi situasi ini, Komite Rakyat Provinsi menerbitkan Surat Edaran No. 18/CD-UBND yang memerintahkan seluruh instansi untuk merespons secara proaktif. Ketua Komite Rakyat Provinsi yang juga menjabat Komandan Komando Pertahanan Sipil menegaskan bahwa keterlambatan, kelalaian, atau sikap tidak tanggap yang mengakibatkan korban jiwa akan dikenai sanksi tegas. Instruksi ini menekankan prioritas utama pada keselamatan jiwa warga.

Pemerintah provinsi juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap area rawan banjir bandang dan longsor, serta menyiapkan rencana evakuasi. Stasiun Hidro-Meteorologi diminta terus memantau dan memberikan informasi akurat mengenai curah hujan dan potensi dampak. Kantor tetap Komando Pertahanan Sipil dan Dinas Pertanian dan Lingkungan diwajibkan berjaga 24 jam. Selain itu, seluruh dinas diminta memastikan keamanan infrastruktur vital seperti tanggul, waduk, sistem kelistrikan, telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Logistik dan personel disiagakan mengikuti moto 'empat di tempat' untuk memastikan respons cepat dan meminimalkan kerugian.

Bencana ini menjadi pengingat akan kerentanan kawasan Asia Tenggara terhadap cuaca ekstrem. Bagi Indonesia, kejadian serupa kerap melanda sejumlah daerah, terutama saat musim hujan. Pelajaran penting dari penanganan Nghe An adalah pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi, dan sistem peringatan dini yang efektif. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah di Indonesia sudah memiliki protokol evakuasi dan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi skenario serupa? Ke depannya, investasi dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi keniscayaan, bukan sekadar pilihan.