Pertemuan Bangkok: Thailand Buka Pintu Dialog dengan Junta Myanmar, ASEAN Terbelah

Pemimpin junta Myanmar sekaligus presiden boneka hasil pemilu yang sarat kecurangan, Min Aung Hlaing, akan mengunjungi Bangkok pada 6-7 Agustus mendatang untuk bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. Pertemuan ini menjadi sinyal terbaru bahwa Thailand mengambil jalur diplomasi bilateral yang terpisah dari konsensus ASEAN, yang sejak kudeta 2021 secara resmi mengecualikan Myanmar dari forum-forum utama blok tersebut.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, membenarkan rencana pertemuan itu setelah sesi diskusi dengan para menteri ASEAN di Manila. Ia menyebut pendekatan Thailand sebagai "dual-track"—di satu sisi menangani masalah bilateral mendesak seperti kejahatan transnasional, penipuan daring, dan narkoba, namun di sisi lain tetap mengacu pada rencana perdamaian lima poin ASEAN yang selama ini mandek. "Kami harus realistis. Kemajuan tidak akan terjadi dalam semalam," ujar Sihasak, seperti dikutip AFP.

Langkah Thailand ini memicu perdebatan sengit di antara negara-negara anggota ASEAN. Di satu kutub, Thailand dan beberapa negara tetangga seperti Laos dan Kamboja cenderung pragmatis, mengutamakan stabilitas perbatasan dan arus pengungsi yang mencapai jutaan jiwa. Di kutub lain, Malaysia, Filipina, dan Indonesia menekankan perlunya tekanan berkelanjutan terhadap junta agar mematuhi kesepakatan damai, termasuk memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang masih ditahan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara dengan perbatasan darat dan laut yang berdekatan, Indonesia rentan terhadap dampak limpahan konflik Myanmar, mulai dari gelombang pengungsi baru hingga jaringan kejahatan siber yang kerap beroperasi dari kawasan perbatasan Thailand-Myanmar. Selain itu, posisi Indonesia sebagai salah satu pendorong utama implementasi five-point consensus menjadi teruji ketika anggota ASEAN sendiri mengambil langkah sepihak.

Sihasak juga mengungkapkan harapannya bahwa kunjungan Min Aung Hlaing dapat membuka pintu dialog dengan kelompok etnis bersenjata di sepanjang perbatasan Thailand. "Mungkin kami bisa membantu memfasilitasi dialog dengan kelompok-kelompok etnis di sisi Thailand. Itulah batu bata pertama," katanya. Namun, kritikus menilai pendekatan ini justru memberikan legitimasi kepada junta tanpa jaminan penghentian kekerasan yang telah menewaskan ribuan warga sipil.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengakui bahwa sistem utusan khusus ASEAN yang berganti setiap tahun "tidak benar-benar efektif". Blok tersebut kini menjajaki penunjukan utusan tetap untuk Myanmar, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan konsistensi dalam diplomasi. Namun, tanpa kesepakatan semua anggota, termasuk Thailand yang cenderung memilih jalur bilateral, efektivitas utusan tetap masih diragukan.

Ke depan, pertemuan Bangkok akan menjadi ujian apakah ASEAN mampu mempertahankan kesatuannya dalam menangani krisis Myanmar, atau justru semakin terfragmentasi oleh kepentingan nasional masing-masing anggota. Bagi Indonesia, pilihan antara solidaritas regional dan pragmatisme bilateral akan menentukan peran Jakarta dalam peta politik Asia Tenggara pasca-kudeta.