Jasmin Lau Resmi Jabat Plt Menteri Tenaga Kerja: Fokus Lindungi Pekerja dari Gempuran Teknologi

Singapura kembali merombak kabinetnya. Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan penunjukan Jasmin Lau sebagai Pelaksana Tugas Menteri Tenaga Kerja, sebuah posisi yang langsung dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana menjaga daya saing tenaga kerja di tengah disrupsi teknologi yang kian cepat.

Lau, 44 tahun, bukanlah wajah baru di birokrasi Singapura. Sebelum terjun ke politik pada Pemilu 2025, ia mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan, Keuangan, dan Tenaga Kerja. Dalam pidato perdananya setelah dilantik, ia menegaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja (MOM) memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerja dan perusahaan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa teknologi. “Ini berarti kita harus mengangkat pekerja di segmen paling rentan, membantu warga Singapura menghadapi transisi karier yang lebih sering, dan memastikan pembelajaran sepanjang hayat benar-benar dapat diakses dan relevan,” ujarnya dalam konferensi pers di Pusat Pers Nasional, Rabu (22/7/2026).

Lau mengakui bahwa beban yang ditinggalkan pendahulunya, Dr Tan See Leng, sangat berat. Namun, ia optimistis pengalamannya di Kementerian Pendidikan akan membantunya merancang kebijakan yang menghubungkan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. “Selama setahun terakhir, portofolio saya memberi saya wawasan tentang teknologi—kecerdasan buatan—dan juga kekhawatiran generasi muda yang akan memasuki dunia kerja. Saya pikir itu memberi pemahaman yang cukup baik tentang apa yang perlu dilakukan ke depan,” katanya.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi cermin penting. Di tengah era digital yang mengubah lanskap ketenagakerjaan global, kebijakan perlindungan pekerja rentan dan pelatihan ulang menjadi krusial. Singapura, dengan sumber daya terbatas, memilih untuk memprioritaskan adaptasi teknologi sebagai kunci daya saing. Sementara itu, Indonesia yang memiliki jumlah tenaga kerja jauh lebih besar dan tingkat penetrasi teknologi yang tidak merata, menghadapi tantangan serupa namun dalam skala yang lebih kompleks. Program Kartu Prakerja dan upaya vokasi bisa menjadi titik awal, tetapi perlu diintegrasikan dengan strategi jangka panjang yang lebih adaptif terhadap perubahan industri.

Lau juga menyoroti pentingnya kecukupan dana pensiun. “Saya akan mengawasi ketat kecukupan pensiun, sehingga warga Singapura yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dapat menatap masa tua dengan percaya diri,” tegasnya. Pernyataan ini relevan mengingat meningkatnya usia harapan hidup dan tekanan pada sistem jaminan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia.

Menariknya, Lau adalah seorang ibu dari dua anak laki-laki. Saat ditanya tentang tantangan membagi waktu antara tugas negara dan keluarga, ia menjawab dengan lugas: “Banyak pekerjaan di luar sana yang memberikan tekanan yang sama pada pekerja dan orang tua. 24 jam yang sama, apakah Anda seorang politisi, perawat, atau dokter. Kami membagi 24 jam itu dengan cara yang sama seperti orang lain, dan mengelolanya sebaik mungkin.” Jawaban ini sekaligus menjadi pengingat bahwa standar etika yang tinggi bagi pejabat publik harus tetap dijaga, apa pun tantangannya.

Dengan pengalaman dan visi yang dibawanya, publik Singapura menanti gebrakan Jasmin Lau. Akankah ia mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja yang terus berubah? Atau justru akan terbentur oleh resistensi dari pekerja yang enggan beradaptasi? Hanya waktu yang akan menjawab.