Kepala BGN Mundur, Program Makan Gratis Prabowo Kembali Gonjang-ganjing

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri pada Rabu (23/7) karena alasan kesehatan, menambah rentetan masalah tata kelola yang membelit program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni pemberian makanan bergizi gratis.

Melalui unggahan di Facebook, Nanik mengaku telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk dibebastugaskan agar bisa menjalani perawatan penyakit jantung di luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa dokter menemukan penyumbatan pada salah satu arteri jantungnya, yang sebagian dipicu oleh stres berat akibat mengelola lembaga tersebut.

“Saya sangat takut mengelola anggaran sebesar itu, sampai-sampai saya tidak berani menandatangani apa pun sendiri. Saya mempertanyakan setiap kebijakan berulang kali,” tulis Nanik. Ia menyamakan tanggung jawab mengelola dana publik dengan “berdiri di tepi jurang curam” di mana kesalahan sekecil apa pun bisa berakibat fatal.

Pengunduran diri ini terjadi kurang dari dua bulan setelah Nanik dilantik menggantikan Dadan Hindayana, yang ditangkap bersama dua wakilnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan keuangan di BGN. Sebelum menjabat kepala, Nanik adalah wakil Dadan dan dipercaya memulihkan kepercayaan publik pasca-operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung.

Hanya beberapa jam setelah menerima pengunduran diri Nanik, Presiden Prabowo menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru. Sudaryono adalah politikus Partai Gerindra dan pernah menjadi asisten Prabowo pada era 2010-an. Dalam sambutan perdananya, ia berjanji membenahi transparansi dan akuntabilitas lembaga. “Yang belum transparan harus menjadi transparan. Jika masih ada proses manual, kami akan digitalkan agar semuanya tercatat dengan baik,” ujarnya.

Program makanan bergizi gratis yang diluncurkan awal 2025 ini terus diterpa kritik, mulai dari kualitas pangan yang buruk hingga kasus keracunan massal di berbagai daerah. Menanggapi tekanan, Nanik sebelumnya memberlakukan moratorium pendirian dapur baru dan memerintahkan audit terhadap hampir 28.000 fasilitas yang sudah beroperasi. Langkah ini memicu protes dari ribuan calon pengelola dapur yang telah berinvestasi besar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa pergantian pimpinan BGN bukanlah situasi yang diinginkan. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menginstruksikan reformasi menyeluruh di lembaga tersebut pasca-kasus korupsi. “Sudaryono dipilih karena ia terlibat dalam pengembangan program ini sejak tahap awal,” kata Prasetyo.

Analis politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati, menilai masalah berulang di BGN menunjukkan kelemahan perencanaan yang mendasar. “Program ini lebih didorong oleh ambisi politik daripada persiapan teknokratis,” ujarnya. Pertanyaan besarnya kini: mampukah Sudaryono mengembalikan kredibilitas BGN di tengah sorotan publik yang kian tajam?