Sidang Pemakzulan Sara Duterte: Pasal IV Ancaman Pembunuhan Selesai, Beralih ke Korupsi Dana Miliaran

Senat Filipina untuk pertama kalinya dalam sejarah bersidang sebagai pengadilan pemakzulan untuk mengadili seorang wakil presiden yang masih menjabat. Setelah sembilan hari persidangan, tim jaksa penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (22/7) menuntaskan pemaparan Pasal IV dakwaan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, yang menuduhnya melakukan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Sidang yang dimulai pada 6 Juli lalu itu berjalan lebih cepat dari jadwal. Meskipun diberikan waktu 11 hari, tim penuntut hanya menggunakan enam hari efektif untuk mempresentasikan bukti-bukti Pasal IV, karena tiga hari lainnya digunakan untuk agenda administratif dan perselisihan prosedural. Ketua Majelis Hakim Senator Francis "Chiz" Escudero mencatat bahwa pengadilan masih unggul dua hari dari batas waktu yang ditetapkan.

Pasal IV berakar pada pernyataan Duterte dalam konferensi pers daring November 2024, di mana ia mengungkapkan adanya "rencana pembunuhan" terhadap ketiga pejabat tinggi tersebut. Rekaman pernyataan itu diputar di hadapan para senator-hakim, meskipun tim pembela keberatan. Jaksa penuntut dari DPR, Lorenz Defensor, menyebut ancaman itu "sangat jahat" karena datang langsung dari seorang wakil presiden, bukan warga biasa.

Sidang hari kedua menjadi momen dramatis ketika Sara Duterte tiba-tiba muncul di gedung Senat, namun bukan untuk menghadiri persidangan melainkan hanya bertemu dengan pengacaranya. Kepada wartawan, ia menyatakan, "Dalam pertumpahan darah dan pukulan ini, aku akan berlumuran darah tetapi tidak tertunduk." Kehadirannya yang singkat itu mempertegas sikapnya yang konsisten tidak menghadiri proses hukum, sebagaimana ia juga kerap absen dalam sidang DPR sebelumnya.

Jaksa penuntut menghadirkan tiga saksi dari Biro Investigasi Nasional (NBI). Saksi pertama, Agen Senior Cyber Investigation John Mark Calilung, memberikan kesaksian tentang otentikasi forensik video yang berisi pernyataan Duterte. Saksi kedua, Direktur Regional NBI Jeremy Lotoc, menegaskan bahwa ancaman Duterte bersifat serius dan tidak dilindungi kebebasan berbicara. Lotoc juga mengungkapkan bahwa NBI mempertimbangkan kasus mantan Presiden Rodrigo Duterte di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai faktor yang menunjukkan kapabilitas Sara Duterte untuk menjalankan ancamannya.

Saksi ketiga, Direktur NBI Melvin Matibag, menjadi saksi kunci. Ia bersaksi bahwa NBI bertujuan membangun "pola kekerasan" dari diri Duterte. Matibag menyatakan keyakinannya 100 persen bahwa Duterte telah berbicara dengan seseorang yang diduga pembunuh bayaran, berdasarkan pernyataan wapres sendiri. Ketika ditanya oleh pengacara Duterte apakah mungkin pernyataan "membayangkan memenggal kepala Presiden" hanyalah lelucon, Matibag menyamakannya dengan "lelucon bom" di pesawat yang tetap harus ditindak serius oleh aparat.

Tim pembela, yang dipimpin oleh pengacara Mark Vinluan, berargumen bahwa pernyataan Duterte merupakan respons yang "tidak konvensional" namun "dibenarkan" terhadap ancaman nyata terhadap dirinya dan keluarganya. Mereka juga menyoroti dugaan penindasan sistematis oleh DPR terhadap staf Duterte, dan berencana menghadirkan saksi untuk membuktikan adanya "Operasi Romanov", sebuah dugaan konspirasi yang menargetkan keluarga Duterte. Namun, hakim senator Risa Hontiveros mempertanyakan relevansi argumen tersebut.

Setelah Pasal IV rampung, pengadilan akan beralih ke Pasal I yang menuduh Duterte menyalahgunakan dana rahasia sebesar P612,5 juta—P500 juta dari Kantor Wakil Presiden dan P112,5 juta dari Departemen Pendidikan yang saat itu dipimpinnya. Jika terbukti bersalah, Duterte terancam diberhentikan dari jabatannya dan dilarang memegang jabatan publik seumur hidup.

Persidangan pemakzulan ini menjadi ujian besar bagi sistem politik Filipina, mengingat Duterte adalah sekutu dekat mantan Presiden Rodrigo Duterte yang kini berhadapan dengan pemerintahan Marcos. Dengan 83 hari tersisa, publik menanti apakah Senat mampu mempertahankan independensinya di tengah tekanan politik yang kian memanas.