Presiden Bangladesh Mundur di Tengah Tekanan Politik dan Kesehatan Memburuk

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin resmi mengundurkan diri pada Jumat (24 Juli) dengan alasan kondisi kesehatan yang terus memburuk, menurut surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh kantor berita AFP. Langkah ini mengakhiri masa jabatannya yang seharusnya berlangsung hingga 2028 dan memicu spekulasi mengenai stabilitas politik di negara Asia Selatan tersebut.

Shahabuddin, yang akrab disapa Chuppu, merupakan sekutu dekat mantan perdana menteri Sheikh Hasina. Ia terpilih sebagai presiden pada 2023 melalui parlemen yang didominasi partai Awami League pimpinan Hasina. Namun, setelah gelombang protes mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Hasina pada 2024, tekanan terhadap Shahabuddin untuk mundur semakin menguat. Banyak pihak menudingnya masih setia pada rezim sebelumnya, meskipun jabatan presiden bersifat seremonial.

Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada ketua parlemen, Shahabuddin menyatakan, "Akibat memburuknya ketidakmampuan fisik dan mental, saya tidak lagi dapat menjalankan tanggung jawab jabatan konstitusional penting seperti presiden." Ia juga dikabarkan telah menelepon AFP untuk mengonfirmasi pengunduran dirinya, namun menolak memberikan pernyataan lebih lanjut.

Kontroversi lain yang membayangi Shahabuddin adalah tuduhan bahwa ia masih berhubungan dengan Sheikh Hasina saat menjalani perawatan di London pada Mei lalu. Tuduhan itu dibantah keras oleh Shahabuddin. Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Salahuddin Ahmed dari Partai Nasionalis Bangladesh yang kini berkuasa, menyatakan pada Kamis bahwa pemerintah belum mengetahui pengunduran diri tersebut. "Jika ia ingin mundur, ia harus menyerahkan surat pengunduran diri kepada ketua parlemen sesuai konstitusi," ujarnya kepada wartawan.

Bagi Indonesia, perubahan kepemimpinan di Bangladesh perlu dicermati mengingat hubungan dagang bilateral yang terus meningkat. Bangladesh merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Asia Selatan, terutama dalam sektor tekstil dan produk pertanian. Stabilitas politik di Dhaka akan memengaruhi iklim investasi dan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Selain itu, Indonesia juga berkepentingan terhadap perkembangan demokrasi di Bangladesh sebagai sesama negara anggota OKI dan Gerakan Non-Blok.

Ke depan, parlemen Bangladesh harus segera memilih presiden baru untuk mengisi kekosongan. Proses ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Pertanyaan besarnya adalah apakah presiden baru nantinya akan tetap bersikap netral atau justru menjadi alat politik bagi pemerintah yang berkuasa. Sementara itu, publik Bangladesh menanti apakah pengunduran diri ini akan meredakan ketegangan politik atau justru membuka babak baru konflik.