Kebiasaan Tidur 0-3 Jam Per Hari: Perdana Menteri Jepang Dikritik Lintas Partai

Kebiasaan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang hanya tidur nol hingga tiga jam per hari menuai kecaman dari kubu pemerintah maupun oposisi. Unggahan di media sosial yang memamerkan beban kerja ekstrem itu dinilai tidak pantas bagi seorang kepala pemerintahan dan justru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kepemimpinannya.

Dalam unggahan di X pada 20 Juli, Takaichi mengaku sejak menjabat sebagai perdana menteri, tidur singkat telah menjadi rutinitas. Ia menulis bahwa pada akhir pekan ia terus membaca tumpukan dokumen kebijakan ekonomi dan fiskal dari pagi hingga larut malam, serta memproses ribuan surel yang menumpuk. Pada 20 Juli, ia mengaku baru bisa tidur lima jam untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dan waktu luang itu ia gunakan untuk menyetrika pakaian.

Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi dari berbagai pihak. Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, menyatakan bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya bekerja keras, tetapi juga mendelegasikan pekerjaan agar dapat fokus pada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin tertinggi. Ia menyarankan agar Takaichi lebih banyak beristirahat dan memanfaatkan dukungan staf untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang jernih.

Seorang sumber dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa menilai unggahan tersebut menunjukkan kegelisahan. Menurutnya, yang terpenting adalah apakah perdana menteri memiliki cukup pembantu yang dapat dipercaya untuk melimpahkan tugas. Sementara itu, seorang eksekutif partai oposisi mengaku jarang melihat perdana menteri suatu negara memamerkan kurang tidur sebagai pencapaian.

Kontroversi ini membuka kembali diskusi tentang budaya kerja berlebihan di Jepang yang dikenal dengan istilah karoshi (kematian akibat kerja berlebihan). Sebagai pemimpin, Takaichi seharusnya menjadi teladan dalam keseimbangan kerja dan kehidupan, bukan justru mempromosikan gaya kerja yang tidak sehat. Para pengamat menilai bahwa kurang tidur kronis dapat mengganggu fungsi kognitif, termasuk kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang sangat krusial bagi seorang kepala negara.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat pentingnya manajemen beban kerja dan delegasi tugas di level pimpinan tertinggi. Dalam konteks birokrasi dan politik Indonesia, tekanan kerja memang tinggi, namun memamerkan kurang tidur sebagai prestasi justru dapat menurunkan kredibilitas. Sebaliknya, pemimpin yang mampu mengatur waktu dan mendelegasikan dengan baik akan lebih dihormati.

Ke depan, publik Jepang dan dunia akan mengamati apakah Takaichi akan mengubah gaya kerjanya atau justru terus mempertahankan rutinitas yang kontroversial ini. Pertanyaan yang muncul: apakah produktivitas sejati diukur dari jumlah jam kerja, atau dari kualitas hasil dan kesejahteraan pemimpin?