Gempa Kumamoto: 43 Warga Mulai Huni Rumah Sementara, Rekonstruksi Jepang Jadi Cermin Kesiapsiagaan Bencana Indonesia?

Lima minggu setelah guncangan dahsyat meluluhlantakkan sebagian Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, sebanyak 43 warga akhirnya menempati 20 unit rumah susun sederhana di Kota Hikawa, Sabtu (5/9). Peristiwa ini menjadi penanda awal dimulainya fase pemulihan bagi ribuan jiwa yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 pada 28 Juli lalu.

Hikawa menjadi wilayah dengan tingkat guncangan terparah, mencapai skala intensitas seismik 7 pada standar meteorologi Jepang—level tertinggi yang mampu meratakan bangunan kayu tradisional. Dari total 47 permohonan hunian yang masuk, pemerintah kota memprioritaskan warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, sebuah kebijakan yang menegaskan komitmen negara itu pada perlindungan kelompok rentan dalam situasi darurat.

Takahiro Miyagawa (73) bersama istrinya termasuk gelombang pertama penerima kunci rumah baru. "Ini adalah awal yang baru. Saya ingin tidur dengan kaki terlentang," ujarnya kepada Kyodo, menggambarkan harapan setelah berminggu-minggu hidup di lokasi pengungsian yang penuh keterbatasan ruang dan privasi.

Kecepatan pembangunan hunian sementara ini patut dicermati. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak gempa, otoritas setempat telah menyiapkan tempat tinggal layak bagi warganya. Perbandingan ini menjadi relevan bagi Indonesia, yang berada di lingkaran api Pasifik dan kerap menghadapi bencana serupa. Proses relokasi pascagempa di tanah air sering kali tersendat oleh birokrasi dan keterbatasan anggaran, sehingga banyak korban bertahan berbulan-bulan di tenda pengungsian.

Menurut analis kebencanaan, kunci percepatan Jepang terletak pada sistem logistik yang teruji dan koordinasi lintas instansi yang solid. "Mereka memiliki gudang material darurat yang tersebar di berbagai prefektur, sehingga begitu bencana terjadi, komponen rumah dapat langsung dikirim," jelas seorang pengamat yang enggan disebut namanya. Selain itu, regulasi yang jelas tentang standar hunian sementara memungkinkan kontraktor bergerak cepat tanpa menunggu persetujuan berlapis.

Bagi Indonesia, pelajaran berharga dapat diambil dari kasus Kumamoto. Selain aspek kecepatan, pendekatan yang memprioritaskan lansia dan difabel menunjukkan bahwa pemulihan bencana tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi mereka yang paling terdampak. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam gempa Cianjur 2022 lalu, kebutuhan hunian sementara masih menjadi pekerjaan rumah hingga berbulan-bulan setelahnya.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa konteks geografis dan budaya berbeda. Jepang memiliki budaya disiplin dan kesiapsiagaan yang telah tertanam selama puluhan tahun, sementara Indonesia masih berjuang dengan edukasi publik dan pemerataan infrastruktur. Namun, semangat untuk membangun kembali dengan lebih baik—baik secara fisik maupun sosial—adalah universal.

"Ini adalah awal yang baru. Saya ingin tidur dengan kaki terlentang." — Takahiro Miyagawa, warga Hikawa

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik Jepang tanpa harus menunggu bencana besar terjadi. Apakah pemerintah akan berinvestasi pada sistem logistik darurat yang lebih responsif, atau justru memperkuat kapasitas komunitas lokal? Jawabannya akan menentukan seberapa cepat dan adil negeri ini pulih dari bencana berikutnya.