Burnham Bersih-bersih Kabinet, Janji Pangkas Biaya Hidup Warga Inggris

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menggelar sidang kabinet perdananya pada Selasa (22/7) dengan tekad menjalankan pemerintahan yang fokus pada pengentasan krisis biaya hidup, meskipun ia telah membersihkan sejumlah menteri loyalis pendahulunya, Keir Starmer.

Burnham, yang resmi menduduki Downing Street pada Senin setelah menggantikan Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh, langsung mengambil langkah konkret dengan mengumumkan pemotongan pajak tagihan listrik rumah tangga. Kebijakan ini diperkirakan menghemat sekitar 45 pound (Rp 900 ribu) per rumah tangga per tahun dan akan berlaku mulai 1 Oktober mendatang. Pendanaannya berasal dari pembatalan rencana kartu identitas digital yang digagas Starmer.

Dalam pidato perdananya sebagai perdana menteri, Burnham berjanji akan meringankan beban biaya hidup, mendesentralisasi kekuasaan politik, menghidupkan kembali industri, dan mengakhiri fenomena tunawisma yang tidur di jalanan. Janji-janji ambisius ini muncul di tengah pertumbuhan ekonomi Inggris yang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Burnham mengakui bahwa pemerintahannya harus membuat keputusan keuangan yang sulit dan "benar-benar melihat prioritas kami".

Perombakan kabinet yang dilakukan Burnham cukup dramatis. Menteri Keuangan Rachel Reeves, orang kepercayaan Starmer, digantikan oleh John Healey, mantan menteri pertahanan yang mengundurkan diri pada Juni lalu. Healey sebelumnya mengecam Kementerian Keuangan sebagai "tangan mati pada pemerintahan yang dinamis" dan "dalam penyangkalan" karena dinilai gagal mengalokasikan anggaran militer yang memadai di tengah meningkatnya ancaman. Healey sendiri pernah menyatakan bahwa belanja pertahanan yang saat ini direncanakan sebesar 2,6% PDB harus dinaikkan menjadi 3% pada 2030.

Wes Streeting, yang pengunduran dirinya sebagai menteri kesehatan pada Mei lalu turut menjatuhkan Starmer, kini dipercaya mengelola portofolio pertahanan. Sementara itu, sejumlah tokoh kunci lainnya seperti Ed Miliband (menteri luar negeri), Angela Rayner (menteri perumahan), dan Jonathan Reynolds (menteri bisnis dengan perluasan bidang inovasi dan sains) turut mengisi kabinet. Louise Haigh, sekutu dekat Burnham yang berperan besar dalam manuvernya menuju puncak kekuasaan, ditunjuk sebagai Menteri Negara Pertama dan Kanselir Kadipaten Lancaster—setara wakil perdana menteri.

Meskipun mendapat dukungan besar dari partai yang haus akan kepemimpinan baru untuk membalikkan penurunan popularitas di era Starmer, langkah Burnham memecat sejumlah menteri senior Starmer—termasuk mantan Wakil Perdana Menteri David Lammy, mantan Menteri Bisnis Peter Kyle, dan sekretaris utama Starmer, Darren Jones—menimbulkan keresahan di internal partai.

Di panggung internasional, Burnham yang minim pengalaman di bidang kebijakan luar negeri harus menghadapi tantangan besar, mulai dari perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga hubungan dengan Presiden AS Donald Trump. Kantor Burnham melaporkan bahwa ia telah melakukan percakapan yang "sangat hangat" dengan Trump, yang memposting di media sosial bahwa mereka akan bertemu dalam waktu dekat. Burnham juga telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta para pemimpin Uni Eropa dan NATO.

Ketegangan dengan Rusia turut mewarnai hari pertama Burnham. Sebuah kapal perang Rusia, fregat Neustrashimy, dilaporkan melakukan latihan tembak di perairan internasional Selat Inggris, sekitar 74 kilometer selatan Plymouth. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kapal tersebut diawasi ketat oleh Angkatan Laut Kerajaan. Menteri Pertahanan yang baru, Wes Streeting, mengecam aksi Rusia sebagai "performative dan tidak bertanggung jawab", seraya menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melawan agresi Rusia di Ukraina dan sekutunya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah dengan mengatakan bahwa kapal perang Rusia selalu bertindak sesuai hukum internasional, dan menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki harapan perbaikan hubungan dengan Inggris di bawah kepemimpinan Burnham.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Inggris patut dicermati mengingat Inggris merupakan salah satu mitra dagang utama di Eropa. Kebijakan Burnham yang fokus pada biaya hidup dan belanja pertahanan berpotensi memengaruhi alokasi bantuan luar negeri dan kerja sama perdagangan dengan negara berkembang. Selain itu, ketegangan Inggris-Rusia yang meningkat dapat berdampak pada stabilitas kawasan Eropa dan rantai pasok global, yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Burnham mampu menepati janji-janji ambisiusnya di tengah keterbatasan fiskal dan tekanan geopolitik yang semakin kompleks. Ataukah ia akan bernasib sama seperti pendahulunya yang tumbang akibat kebijakan yang tidak populer?