Skandal Korupsi dan Keracunan Paksa Pemerintah Pangkas Program Makan Gratis Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Anggaran program makan gratis ditekan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun setelah puluhan ribu kasus keracunan dan korupsi kontrak mencuat.
- Pemerintah mempertimbangkan menghapus siswa SMA dari daftar penerima untuk menghemat biaya, namun pengamat menilai sistem tata kelola yang lemah menjadi akar masalah.
- Fokus program bergeser dari perluasan jumlah penerima ke peningkatan kualitas dan higienitas dapur umum di tengah desakan publik untuk menghentikan sementara program.
Program makan gratis andalan Presiden Prabowo Subianto yang sempat dibanggakan bakal melampaui penjualan McDonald's kini harus dipangkas besar-besaran. Tekanan anggaran, gelombang protes akibat korupsi, dan ribuan kasus keracunan makanan memaksa pemerintah merevisi target ambisius yang semula ingin menjangkau 83 juta penerima dalam setahun.
Dalam pidato di Swiss pada Januari lalu, Prabowo menyebut program ini akan segera menyajikan lebih banyak porsi setiap hari dibandingkan seluruh gerai McDonald's di dunia. Namun realitas di lapangan jauh dari klaim tersebut. Hingga Mei, baru sekitar 62 juta orang yang terjangkau, dan dari 28.000 dapur umum yang dikelola swasta, banyak yang tidak memenuhi standar kebersihan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 37.000 orang mengalami keracunan makanan akibat program ini.
Salah satu insiden paling mencolok terjadi di sebuah sekolah dasar di Jakarta Timur, di mana 77 dari 470 siswa jatuh sakit setelah menyantap menu yang disediakan. Seorang siswa berusia 12 tahun, Mohamad Naufal Zaelani, yang dirawat empat hari di rumah sakit, mengaku takut untuk makan lagi meskipun program itu meringankan beban keluarganya.
Anggaran awal program untuk tahun fiskal ini mencapai 335 triliun rupiah—sekitar 9 persen dari total APBN. Namun setelah serangkaian skandal, pemerintah memotongnya menjadi 268 triliun rupiah pada Mei. Kini tekanan untuk pemotongan lebih lanjut semakin kuat, termasuk wacana mengeluarkan siswa SMA dari daftar penerima manfaat.
Krisis semakin memuncak pada Juni ketika mantan kepala Badan Gizi Nasional, lembaga yang mengawasi program, ditangkap bersama sejumlah pejabat lain atas dugaan korupsi. Mereka diduga mengarahkan kontrak pengelolaan dapur umum ke perusahaan yang memiliki hubungan pribadi dan menerima keuntungan ilegal. Penangkapan ini memicu protes massal yang menuntut penghentian program.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengejar target tanpa memperkuat sistem dan tata kelola. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan anak-anak yang putus sekolah, bukan untuk program makan gratis yang bermasalah. Ia mendesak penghentian sementara program untuk evaluasi menyeluruh, dengan fokus pada anak-anak yang benar-benar kekurangan gizi dan keluarga miskin.
Di tengah tekanan fiskal akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan inflasi yang mengkhawatirkan, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari perluasan jumlah penerima ke peningkatan kualitas dan pengelolaan dapur umum. Namun tanpa perbaikan mendasar dalam transparansi dan pengawasan, apakah program ini mampu bertahan tanpa mengorbankan prioritas pendidikan lain yang lebih mendesak?
