Pemerintah India Berunding dengan Gerakan Kecoa, Protes Tetap Berlanjut

Pemerintah India dan perwakilan gerakan pemuda yang menamakan diri Cockroach Janta Party (CJP) dijadwalkan bertemu pada Jumat (24/7) untuk meredakan ketegangan akibat bocornya soal ujian nasional. Namun, juru bicara CJP menegaskan bahwa aksi unjuk rasa di seluruh negeri tidak akan dihentikan selama tuntutan mereka belum dipenuhi.

Keputusan untuk berdialog muncul beberapa jam setelah aktivis Sonam Wangchuk mengakhiri mogok makan selama 26 hari. Langkah itu memicu optimisme bahwa kedua pihak bisa mencapai terobosan dalam krisis yang telah menggerakkan puluhan ribu pemuda ke ibu kota Delhi. Mereka menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan atas skandal kebocoran soal yang dinilai merugikan jutaan siswa.

Gerakan ini merupakan tantangan pemuda terbesar yang dihadapi Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia berkuasa pada 2014. Partai oposisi pun turut menyuarakan tuntutan yang sama dan mengganggu jalannya sidang paripurna musim hujan di parlemen yang dimulai pekan ini.

Juru bicara CJP, Saurav Das, menyatakan bahwa pertemuan akan digelar di tempat netral. "Kami berharap pemerintah datang dengan pikiran terbuka dan mau mendengarkan rakyat yang sudah lama turun ke jalan," ujarnya. "Kami akan menjelaskan tuntutan kami secara lebih rinci. Dan kami berharap pemerintah mau mendengarkan." Namun, ia menegaskan bahwa protes akan terus berlangsung. "Kami tidak mundur. Karena kesadaran sejati dimulai dari akar rumput, dan itulah yang benar-benar kami butuhkan."

Pemerintah belum memberikan pernyataan baru terkait pertemuan tersebut. Namun, seorang menteri senior pada Kamis lalu mengatakan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk berdialog, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tidak akan "bertahan pada gengsi".

Di lokasi protes Jantar Mantar di pusat Delhi, ribuan pemuda tetap bersikukuh menuntut pemecatan Menteri Pradhan. "Kami akan terus berdemo sampai Dharmendra Pradhan dipecat," kata Sudesh Singh, salah seorang demonstran. "Ia tidak boleh diberi jabatan lain. Jika kami berhenti di sini, kami akan mengorbankan masa depan anak-anak kami."

Gerakan ini mencerminkan frustrasi generasi muda India terhadap kelangkaan lapangan kerja dan kebocoran ujian yang kerap terjadi. Para analis memperingatkan bahwa pemerintah harus menangani krisis ini secara efektif. Meskipun pemilu nasional baru akan digelar pada April 2029, pemilu negara bagian di Uttar Pradesh, Gujarat, dan Punjab akan berlangsung tahun depan. Sentimen anti-pemerintah yang meluas bisa berdampak signifikan pada hasil pemilu tersebut.

Perdana Menteri Modi, dalam pernyataannya Kamis malam, mengatakan kabinet akan membahas rancangan undang-undang untuk menghukum pelaku kebocoran soal ujian dan segera mengesahkannya di parlemen. Namun, para pengunjuk rasa menolak usulan itu. Mereka menilai sistem ujian harus diperbaiki sejak awal agar kebocoran tidak terjadi lagi.

Gerakan protes yang dipimpin pemuda di negara tetangga seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan Nepal dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjatuhkan pemerintahan. Para analis menilai pemerintah Modi harus lebih dari sekadar kata-kata untuk berdialog dengan pengunjuk rasa dan mengatasi kecemasan mereka. Lonjakan kritik daring, lelucon, dan meme yang menargetkan Modi menunjukkan berkurangnya rasa takut terhadap pemimpin nasionalis tersebut, yang selama ini didukung oleh pendukung setianya.

Pertemuan Jumat ini akan menjadi ujian apakah pemerintah mampu meredakan amarah pemuda yang terus membesar. Akankah dialog menghasilkan solusi konkret, atau justru memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat muda India?