Atap SDN Kebayoran Lama Ambruk, Dua Tahun Tak Kunjung Diperbaiki

Atap dan sebagian struktur bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, ambruk—bukan kemarin, melainkan sejak lebih dari dua tahun lalu. Empat ruang kelas dan satu Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah tersebut runtuh dan hingga kini belum diperbaiki secara memadai. Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua siswa dan pemerhati pendidikan akan keselamatan anak-anak yang masih beraktivitas di sekitar area terdampak.

Berdasarkan dokumentasi foto yang beredar, reruntuhan atap dan material bangunan masih terlihat berserakan di lokasi. Sebagian ruang kelas yang ambruk berada di lantai dua, membuat sisa bangunan tampak miring dan rawan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, dampak psikologis dan gangguan proses belajar mengajar sudah berlangsung lama. Siswa terpaksa belajar di ruang darurat atau bergantian shift dengan sekolah lain.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menyatakan akan segera menindaklanjuti perbaikan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam pernyataannya menegaskan bahwa anggaran rehabilitasi sudah dialokasikan dan proses tender akan dipercepat. Namun, janji serupa sebelumnya pernah disampaikan tanpa realisasi yang jelas. Keterlambatan ini diduga akibat birokrasi yang berbelit dan alokasi anggaran yang tidak prioritas.

Kasus ini menjadi cermin buruknya pemeliharaan infrastruktur sekolah di Jakarta. Banyak sekolah negeri di ibu kota yang usianya di atas 30 tahun dan membutuhkan renovasi besar. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masih ada ribuan sekolah di Indonesia yang kondisinya rusak berat. Di DKI Jakarta sendiri, setidaknya 5% dari total sekolah negeri dilaporkan dalam kondisi darurat.

Keterlambatan perbaikan tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa. Jika terjadi gempa atau angin kencang, bangunan yang sudah rapuh bisa runtuh kapan saja. Orang tua siswa di Kebayoran Lama Selatan sudah beberapa kali mengadukan kondisi ini ke dinas terkait, namun responsnya lamban. Mereka mendesak agar ada pengawasan ketat terhadap proyek rehabilitasi agar tidak mangkrak lagi.

Ke depan, pemerintah perlu memperbaiki sistem manajemen aset sekolah dan memprioritaskan anggaran perbaikan. Alih-alih membangun gedung baru, merawat infrastruktur yang ada seharusnya menjadi tugas utama. Pertanyaannya, akankah janji perbaikan kali ini benar-benar ditepati, atau hanya menjadi bagian dari siklus janji politik tanpa tindakan nyata?