AS Pertimbangkan Serangan Siber hingga Militer untuk Cegah China Kuasai AGI: Analis

Washington mulai membahas skenario yang sebelumnya hanya muncul dalam fiksi ilmiah: tindakan ofensif, termasuk operasi rahasia dan serangan militer, untuk mencegah China menjadi yang pertama mencapai kecerdasan buatan umum (AGI). Usulan ini mengemuka di tengah kekhawatiran bahwa penguasaan AGI oleh Beijing akan menggeser keseimbangan kekuatan global secara fundamental.

Jacob Stokes, wakil direktur Program Keamanan Indo-Pasifik di Center for a New American Security (CNAS), dalam sebuah diskusi virtual pekan lalu, mendesak berbagai lembaga AS—mulai dari Departemen Pertahanan hingga Badan Keamanan Nasional (NSA)—untuk mulai mengkaji jenis intelijen yang diperlukan guna membenarkan langkah-langkah semacam itu. Menurutnya, perencanaan yang matang akan membantu para pengambil kebijakan berpikir mundur dari karakteristik unik teknologi AGI, mirip dengan cara para pejabat era Perang Dingin mempelajari implikasi senjata nuklir.

Laporan CNAS yang dirilis pekan lalu secara eksplisit meminta pemerintah AS mempertimbangkan berbagai instrumen, mulai dari jalur diplomatik, operasi spionase, serangan siber, hingga tindakan kinetik, untuk memastikan China tidak unggul dalam pengembangan AGI. Ini menandai pergeseran retorika dari sekadar persaingan teknologi menuju pembahasan kontra-proliferasi yang selama ini hanya diterapkan pada senjata pemusnah massal.

Perdebatan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Beijing telah menempatkan AI sebagai prioritas nasional, dengan investasi besar-besaran dalam riset dan infrastruktur komputasi. Sementara itu, Washington melihat AGI—sistem yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia dalam hampir semua tugas—sebagai teknologi yang dapat menentukan supremasi ekonomi dan militer abad ke-21. Stokes menggarisbawahi bahwa memahami secara teknis apa yang dibutuhkan untuk mencapai AGI akan membantu perumus kebijakan menyusun langkah pencegahan yang lebih presisi, alih-alih sekadar respons reaktif.

Namun, wacana ini memicu pertanyaan etis dan strategis. Apakah tindakan ofensif terhadap infrastruktur riset China dapat dibenarkan tanpa memicu konflik terbuka? Para analis memperingatkan bahwa serangan siber atau sabotase dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan, terutama mengingat saling ketergantungan rantai pasok semikonduktor global. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa tanpa langkah tegas, AS akan kehilangan keunggulan kompetitifnya dalam satu dekade.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi nyata. Sebagai negara yang tengah giat mengadopsi kecerdasan buatan untuk layanan publik dan industri, Jakarta berada di posisi yang rentan jika persaingan AS-China berujung pada pembatasan transfer teknologi. Banyak perusahaan rintisan AI di Indonesia bergantung pada platform dan model dari kedua raksasa teknologi tersebut. Jika Washington memberlakukan sanksi ekspor yang lebih ketat atau Beijing membalas dengan pembatasan akses data, ekosistem digital domestik bisa ikut terdampak.

“Trying to think through the particulars of that will be especially important, in part because it will help policymakers … start to work backwards based on the unique nature of the technology,” kata Stokes, menggambarkan perlunya pendekatan yang sistematis.

Ke depan, pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang akan mencapai AGI lebih dulu, tetapi apakah dunia siap menghadapi konsekuensi dari perlombaan yang semakin tidak terkendali ini. Akankah norma internasional baru muncul untuk mengatur penggunaan AI ofensif, atau justru terjadi fragmentasi teknologi yang memperdalam jurang antara negara maju dan berkembang? Bagi Indonesia, mengikuti perkembangan ini bukan sekadar soal berita teknologi, melainkan juga peta jalan bagi kebijakan industri dan keamanan siber nasional.