Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi: Tidur 0-3 Jam Jadi Kebiasaan Sejak Memimpin

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan bahwa dirinya hanya tidur antara nol hingga tiga jam setiap malam sejak resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pengakuan ini disampaikan melalui unggahan di platform X pada 20 Juli lalu, yang langsung menyita perhatian publik dan memicu diskusi mengenai beban kerja para pemimpin negara.

Dalam unggahan tersebut, Takaichi menceritakan bahwa sejak awal Juli, ia menghabiskan akhir pekan dengan membaca dokumen-dokumen tebal dari pagi hingga larut malam. Pada akhir pekan 18-19 Juli, ia mengaku sibuk meninjau draf akhir dokumen kebijakan fundamental ekonomi dan fiskal, serta menangani ribuan email yang menumpuk hingga dini hari. “Sejak menjadi perdana menteri, tidur 0-3 jam sudah menjadi kebiasaan,” tulisnya.

Menariknya, pada 20 Juli yang merupakan hari terakhir libur panjang, Takaichi mengaku untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu bisa tidur hingga lima jam. Ia menyebut waktu siang hari itu sebagai “waktu berharga yang bisa digunakan secara pribadi” untuk menyetrika pakaian dan menjahit—pekerjaan rumah tangga yang selama ini terbengkalai.

Kisah Takaichi ini bukan sekadar curhat pribadi, melainkan cerminan budaya kerja di Jepang yang dikenal keras dan penuh tekanan. Para pemimpin negara sering kali harus mengorbankan waktu istirahat demi menjalankan tugas kenegaraan. Namun, pengakuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental seorang pemimpin.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat beban kerja pejabat publik juga kerap menjadi sorotan. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara, kisah Takaichi bisa menjadi pengingat bahwa produktivitas tidak harus dibayar dengan kurang tidur. Beberapa studi menunjukkan bahwa kurang tidur kronis justru menurunkan kemampuan pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko penyakit.

Para analis menilai bahwa pengakuan Takaichi mungkin juga merupakan strategi untuk membangun citra pekerja keras di mata publik Jepang. Namun, di sisi lain, hal ini bisa memicu diskusi tentang perlunya kebijakan yang lebih manusiawi bagi para pemimpin, termasuk pengaturan beban kerja dan dukungan kesehatan mental.

Ke depan, publik akan mengamati apakah Takaichi akan mempertahankan pola tidur ekstrem ini atau mulai mencari keseimbangan. Pertanyaan yang muncul: apakah pengorbanan seperti ini adalah harga yang wajar untuk memimpin sebuah negara, atau justru menjadi sinyal perlunya perubahan budaya kerja di tingkat tertinggi?