Piala Dunia 2026: Panggung Diplomasi AS yang Menuai Kontroversi

Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat berhasil mencuri perhatian global lewat momen-momen viral yang menghangatkan hati, namun di balik gemerlapnya, sejumlah insiden kontroversial justru mengaburkan pesan diplomasi olahraga yang ingin ditampilkan tuan rumah.

Turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini menjadi panggung bagi AS untuk memperbaiki citranya yang sempat anjlok di mata dunia. Sebuah studi demokrasi pada Mei lalu menempatkan persepsi global terhadap AS di bawah Rusia, dipicu oleh kebijakan imigrasi ketat, tarif dagang, serta dukungan terhadap perang Israel di Iran. Namun, euforia Piala Dunia seolah memberi napas baru.

Media sosial dipenuhi cerita-cerita hangat, seperti kecintaan suporter Skotlandia (Tartan Army) terhadap Boston, atau persahabatan tak terduga antara Aljazair dan kota kecil Lawrence, Kansas. Di dalam negeri, animo masyarakat AS terhadap sepak bola melonjak. Fox Sports mencatat rata-rata 5 juta pemirsa per laga fase grup, naik 92 persen dibanding Piala Dunia Qatar 2022.

"Sepak bola jelas menyentuh emosi warga AS dan menarik jutaan orang yang sebelumnya bukan penggemar berat," ujar Leigh Steinberg, agen hukum timnas AS pada Piala Dunia 1994, kepada Reuters. Sebuah unggahan di X bahkan menyebut Piala Dunia sebagai "pesta menginap raksasa bersama sepupu yang jarang ditemui karena orang tua saling membenci."

Namun, sejumlah insiden justru menggores reputasi AS. Seorang polisi Dallas terlibat cekcok dengan timnas Mesir, sementara seorang reporter televisi AS mendapat kritik karena tak bisa menunjukkan Bosnia dan Herzegovina di peta menjelang laga melawan tim Balkan tersebut. Yang lebih serius, keterlibatan Presiden Donald Trump dalam kontroversi kartu merah yang sempat dijatuhkan kepada striker AS Folarin Balogun memicu kemarahan, meski FIFA bersikukuh keputusan itu murni independen.

Masalah visa juga menjadi noda. Kelompok hak asasi melaporkan banyak suporter dari sejumlah negara ditolak masuk, bertolak belakang dengan janji AS yang membuka pintu lebar bagi dunia. Jules Boykoff, penulis buku "Red Card: The 2026 World Cup, Sportswashing, and the FIFA Greed Machine", menilai pemerintahan Trump telah "mempersenjatai" turnamen ini untuk keuntungan politik. "Dunia melihat ini membahayakan keadilan, tapi di dalam negeri ia bisa berkata, 'Lihat, saya pria kuat yang membuat lembaga internasional tunduk'," kata Boykoff dalam jumpa pers Sport & Rights Alliance.

Bagi Indonesia, gelaran ini menjadi cermin bagaimana olahraga bisa menjadi alat diplomasi sekaligus medan kontroversi. Dengan sepak bola yang semakin populer di Tanah Air, pelajaran dari AS tentang pengelolaan turnamen besar—dari sisi akomodasi suporter hingga netralitas politik—bisa menjadi referensi berharga. Apakah Piala Dunia 2026 akan dikenang sebagai pesta rakyat atau ajang pencitraan yang bermasalah? Jawabannya mungkin bergantung pada bagaimana AS menyelesaikan pekerjaan rumahnya pasca-turnamen.