Polemik Falkland Usai Argentina Kalahkan Inggris: FIFA Diminta Bertindak
Baca dalam 60 detik
- Pemain Argentina mengibarkan spanduk 'Las Malvinas son Argentinas' usai menang atas Inggris, memicu reaksi keras pemerintah Inggris.
- Pemerintah Inggris menegaskan kedaulatan atas Kepulauan Falkland dan menyerahkan sanksi kepada FIFA, sementara politisi Inggris mendesak larangan tampil di final.
- Insiden ini mengingatkan kembali ketegangan historis Perang Falkland 1982 dan berpotensi mempengaruhi hubungan diplomatik serta kebijakan FIFA terkait politik dalam olahraga.

Pemerintah Inggris melalui juru bicara resmi Perdana Menteri menegaskan bahwa Kepulauan Falkland adalah wilayah mereka, menyusul aksi pemain tim nasional Argentina yang mengibarkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" (Kepulauan Falkland adalah milik Argentina) setelah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia. Pernyataan tegas itu disampaikan di tengah desakan agar FIFA menjatuhkan sanksi kepada para pemain yang dianggap mencampuradukkan olahraga dengan politik.
Spanduk tersebut muncul di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (10/7), setelah Argentina memastikan kemenangan 2-1 melalui dua gol di masa injury time. Aksi itu langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan di Inggris, mulai dari anggota parlemen hingga pemimpin partai politik. Menteri Luar Negeri Inggris, Stephen Doughty, dalam pernyataannya di House of Commons menegaskan, "Kepulauan Falkland adalah milik Inggris, tetap milik Inggris, dan akan terus menjadi milik Inggris. Penduduk Falkland ingin menjadi bagian dari Inggris, dan mereka telah menjelaskannya berkali-kali."
Insiden ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pemain Argentina juga menyanyikan yel-yel yang merujuk pada Falkland dan legenda sepak bola mereka, Diego Maradona serta Lionel Messi, setelah mengalahkan Mesir di babak 16 besar. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sebelum pertandingan sempat menyatakan tidak ingin mencampurkan sepak bola dengan politik, namun pernyataan itu seolah bertolak belakang dengan aksi para pemainnya.
Bagi Indonesia, konflik ini memberikan pelajaran tentang bagaimana isu teritorial dapat merembet ke ranah olahraga. Sebagai negara yang juga memiliki sejarah sengketa wilayah, Indonesia tentu memahami sensitivitas isu kedaulatan. Namun, penggunaan panggung sepak bola untuk menyuarakan klaim politik kerap menimbulkan kontroversi dan mengalihkan fokus dari sportivitas. FIFA sendiri memiliki aturan yang melarang tindakan politis di lapangan, dan kini menghadapi tekanan untuk bertindak tegas.
Pemimpin Partai Liberal Demokrat, Sir Ed Davey, mendesak agar para pemain Argentina yang terlibat dilarang tampil di final. Ia merujuk pada kasus pemain Spanyol Alvaro Morata dan Rodri yang dihukum larangan bermain satu pertandingan oleh UEFA setelah meneriakkan "Gibraltar is Spanish" saat perayaan kemenangan Euro 2024. Gibraltar, seperti Falkland, juga menjadi sengketa teritorial antara Inggris dan Spanyol. Perbandingan ini menunjukkan bahwa badan sepak bola Eropa telah mengambil tindakan serupa, dan FIFA diharapkan melakukan hal yang sama.
Sementara itu, Wakil Presiden Argentina, Victoria Villarruel, melalui media sosial menyatakan bahwa "Kepulauan Falkland adalah milik Argentina" dan menambahkan bahwa "mereka melarang membawa spanduk ke stadion, tetapi lupa bahwa kami membawanya dalam darah dan hati." Pernyataan ini mempertegas posisi pemerintah Argentina yang sejak lama mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut, meskipun Inggris telah menguasainya sejak 1833.
Mantan pemain dan komentator sepak bola Inggris, Gary Lineker, melalui akun Twitter-nya menulis, "Sepak bola seharusnya menjadi pemersatu, bukan alat untuk membangkitkan luka lama. FIFA harus segera bertindak agar insiden serupa tidak terulang." Pendapat serupa juga disampaikan oleh sejumlah tokoh olahraga lainnya yang menyesalkan tindakan politis di tengah euforia kemenangan.
Ke depannya, FIFA dihadapkan pada dilema: antara menjaga prinsip netralitas politik dalam olahraga dan menghindari konflik diplomatik dengan negara anggota. Keputusan yang diambil akan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, terutama menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara. Pertanyaannya, akankah FIFA berani menjatuhkan sanksi berat, atau justru memilih jalan kompromi yang berpotensi memicu kritik lebih luas?



