Malaysia Uji Coba Asuransi Kesehatan Dasar Akhir Bulan Ini, Target Nasional 2027
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Malaysia memulai uji coba skema asuransi kesehatan dasar (MHIT) di Klang Valley pada Juli 2026 untuk menekan biaya medis yang melonjak.
- Skema ini merupakan bagian dari strategi RESET yang mencakup transparansi harga rumah sakit dan sistem pembayaran Diagnosis-Related Group (DRG).
- Rencana perluasan nasional pada Januari 2027 diharapkan menjadi model bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengelola inflasi kesehatan.
Pemerintah Malaysia akan memulai uji coba skema asuransi kesehatan dan takaful dasar (MHIT) pada akhir bulan ini, sebuah langkah strategis untuk mengendalikan biaya medis yang terus meningkat di negara tersebut. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, mengumumkan bahwa program percontohan ini melibatkan sejumlah perusahaan asuransi, operator takaful, dan rumah sakit swasta di kawasan Klang Valley.
Skema MHIT dasar merupakan pilar utama dari strategi RESET yang diluncurkan pada Juni tahun lalu. Strategi ini dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif untuk menekan kenaikan biaya perawatan kesehatan dan premi asuransi swasta. Menurut Amir Hamzah, uji coba akan berlangsung hingga akhir tahun, dan jika berhasil, skema ini akan diperluas ke seluruh Malaysia pada Januari 2027.
“Pemerintah memperkenalkan strategi RESET sebagai kerangka kerja yang komprehensif, terarah, dan berdampak tinggi untuk mengendalikan kenaikan biaya kesehatan dan premi asuransi medis swasta,” ujar Amir Hamzah dalam sesi tanya jawab di Dewan Rakyat. Strategi ini diawasi oleh Komite Menteri Bersama untuk Biaya Perawatan Kesehatan Swasta yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Bank Negara, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejak dibentuk, komite tersebut telah merealisasikan lima inisiatif kunci. Di antaranya adalah penerbitan kertas putih MHIT pada Januari 2026, publikasi kisaran biaya perawatan umum di rumah sakit swasta untuk meningkatkan transparansi harga, laporan inflasi medis Bank Dunia pada April, serta alat bantu konsumen untuk menilai kebutuhan asuransi dan klaim. Selain itu, insentif pajak untuk dana amal yang didirikan rumah sakit swasta juga telah diperkenalkan.
Skema MHIT dasar akan diperkuat dengan penerapan sistem pembayaran Diagnosis-Related Group (DRG) secara bertahap. Sistem ini bertujuan untuk menstandarisasi biaya rumah sakit dan memungkinkan negosiasi yang lebih adil dan terpusat dengan rumah sakit swasta. “Ini menciptakan kerangka kerja yang transparan dan tolok ukur untuk mengelola biaya rumah sakit sambil melindungi kepentingan konsumen,” jelas Amir Hamzah.
Menanggapi kekhawatiran tentang pengurangan belanja pemerintah, Amir Hamzah menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak akan memengaruhi layanan kesehatan inti. Kementerian Keuangan hanya menyesuaikan belanja operasional non-kritis Kementerian Kesehatan sebesar RM500 juta, jauh di bawah angka RM3,1 miliar yang beredar di media sosial. “Alokasi untuk obat-obatan justru dinaikkan menjadi RM6,5 miliar tahun ini, dan rekrutmen lebih dari 18.000 tenaga kesehatan tetap berjalan tanpa pengurangan,” tegasnya.
Amir Hamzah juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit swasta telah mendirikan dana amal untuk pasien B40 setelah diperkenalkannya insentif pajak tahun lalu. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Indonesia, inisiatif Malaysia ini menawarkan pelajaran berharga. Dengan inflasi biaya kesehatan yang juga menjadi tantangan di dalam negeri, skema asuransi dasar dan sistem DRG dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan jaminan kesehatan yang lebih berkelanjutan. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mengadopsi model serupa untuk menekan biaya medis yang kian membebani masyarakat?
