Wabah HIV di Fiji Mencapai Darurat Kesehatan: Indonesia Perlu Waspada terhadap Ancaman Regional

Fiji kini menghadapi darurat kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya: tingkat prevalensi HIV di kalangan orang dewasa mencapai 1,6 persen, atau setara satu dari 60 orang dewasa hidup dengan virus tersebut. Angka ini menempatkan Fiji sebagai episentrum wabah HIV dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sebuah kondisi yang tidak hanya mengancam penduduk setempat tetapi juga stabilitas kesehatan kawasan Pasifik yang saling terhubung.

Data yang dirilis menjelang Pacific HIV Symposium pekan ini menunjukkan gambaran yang memprihatinkan: hanya sepertiga dari pengidap HIV di Fiji yang mengetahui statusnya, dan hanya seperempat yang menerima pengobatan. Para ahli memperkirakan infeksi tahunan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030. Lebih tragis lagi, setiap minggu rata-rata satu bayi lahir dengan HIV, sementara satu orang meninggal setiap bulan akibat komplikasi terkait AIDS. Angka-angka ini menggarisbawahi bahwa wabah ini bukan sekadar masalah kesehatan semata, melainkan krisis kemanusiaan yang menuntut respons kolektif.

Penyebab wabah ini bersifat multifaktorial. Otoritas kesehatan Fiji menunjuk pada meningkatnya penggunaan metamfetamin dan berbagi jarum suntik, terputusnya pendanaan untuk layanan pencegahan dan pengobatan, tekanan pada sistem kesehatan, serta budaya diam dan stigma yang mengelilingi HIV. Kombinasi ini menciptakan badai yang sempurna bagi penyebaran virus yang cepat. Sejak wabah diumumkan pada Januari 2025, Fiji telah membentuk gugus tugas khusus dan memperluas akses tes serta terapi, termasuk ketersediaan PrEP (profilaksis pra pajanan) dan antrean untuk mendapatkan Lenacapavir, obat pencegahan jangka panjang yang didukung oleh Global Fund.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi peringatan dini yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi besar dan mobilitas penduduk yang tinggi ke kawasan Pasifik—baik melalui pariwisata, pekerja musiman, maupun jalur pendidikan—risiko penularan lintas batas adalah nyata. Meskipun HIV tidak menular melalui kontak kasual, arus perjalanan yang intensif menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi. Indonesia perlu memperkuat sistem deteksi dini, memperluas akses tes HIV, dan mengkampanyekan penggunaan kondom serta gaya hidup aman, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi ke daerah berisiko.

Stigma sosial menjadi penghalang terbesar dalam penanganan HIV di Fiji, seperti yang diungkapkan oleh Jason Mitchell, kepala gugus tugas respons HIV Fiji, dalam konferensi AIDS2026 di Rio de Janeiro: "Penting untuk membicarakan apa yang terjadi di Fiji, karena hal ini bisa terjadi di mana saja di dunia." Pernyataan ini menegaskan bahwa HIV adalah masalah global, bukan sekadar masalah Fiji. Di Indonesia, stigma serupa juga masih menghantui, menyebabkan banyak orang enggan melakukan tes atau mencari pengobatan. Oleh karena itu, pendekatan yang peka budaya dan menjamin kerahasiaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Australia dan Selandia Baru, sebagai tetangga dekat, telah merespons dengan meningkatkan kewaspadaan domestik dan memberikan dukungan finansial serta teknis. Namun, mereka juga diingatkan untuk tidak menciptakan stigma tambahan terhadap warga Pasifik yang tinggal di negara mereka. Bagi Indonesia, pelajaran berharga dapat diambil: kerja sama regional dan solidaritas sangat penting, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

Ke depan, Pacific HIV Symposium diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkret dari negara-negara Pasifik, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kapasitas kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengambil peran proaktif dalam respons regional ini, atau justru lengah dan menghadapi risiko serupa di kemudian hari? Dengan mobilitas yang tinggi dan keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah, Indonesia harus segera bertindak sebelum wabah serupa muncul di tanah air.