Prabowo Tegaskan Komitmen Hapus Risiko Maut di Perjalanan Sekolah Anak

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk sampai ke sekolah. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kondisi infrastruktur pendidikan dan keselamatan pelajar di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Ia menyiratkan adanya evaluasi serius terhadap sejumlah kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar dalam perjalanan menuju sekolah. Selama ini, banyak orang tua dan pegiat pendidikan menyoroti minimnya fasilitas penyeberangan, jembatan yang tidak layak, serta akses jalan yang berbahaya di sekitar lingkungan sekolah.

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab utama kematian anak usia sekolah di Indonesia. Setiap tahun, puluhan anak dilaporkan menjadi korban dalam insiden yang seharusnya bisa dicegah dengan perbaikan infrastruktur dan penegakan aturan yang lebih ketat.

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa pernyataan Prabowo ini perlu diikuti dengan langkah konkret, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan infrastruktur sekolah, program edukasi keselamatan berlalu lintas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan aturan di zona sekolah. Tanpa itu, janji tersebut hanya akan menjadi slogan belaka.

Konteks Indonesia menjadi relevan karena banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, masih memiliki infrastruktur yang jauh dari standar keselamatan. Anak-anak sering kali harus menyeberang jalan raya yang ramai tanpa bantuan petugas, atau menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan papan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di sekitar sekolah.

Sejumlah inisiatif telah digulirkan oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dan pemasangan rambu-rambu di zona sekolah. Namun, cakupannya masih terbatas dan tidak merata. Banyak sekolah di daerah terpencil yang belum tersentuh program tersebut.

Menurut analis pendidikan, keselamatan anak di perjalanan sekolah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan kepolisian. Perlu ada perencanaan kota yang berpihak pada pejalan kaki, khususnya anak-anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas di area sekolah.

“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita menjadi korban kelalaian kita sendiri. Perbaikan infrastruktur dan kesadaran berlalu lintas harus menjadi prioritas bersama,” ujar seorang pegiat keselamatan jalan yang enggan disebutkan namanya.

Ke depan, publik akan menunggu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pernyataan tersebut. Apakah akan ada instruksi presiden yang langsung diterjemahkan ke dalam program kerja kementerian? Atau akankah ini menjadi bagian dari kampanye keselamatan yang lebih luas? Yang jelas, setiap nyawa anak adalah taruhan yang tidak bisa ditawar.