Ricuh di Makassar: Massa HMI Bakar Ban dan Bentrok dengan Ojek Online Tolak Program MBG

Bentrokan antara mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan pengemudi ojek online mewarnai aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Alauddin Makassar, Senin (29/6) malam. Massa yang menolak sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), membakar ban dan menutup Jalan Sultan Alauddin hingga memicu kemacetan panjang.

Kericuhan dipicu saat massa aksi memblokade akses jalan dari Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar. Warga dan pengemudi ojek online yang terganggu kemudian berusaha membubarkan paksa para demonstran. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, membantah terjadi bentrok langsung antara kedua kelompok, melainkan aksi pengusiran oleh warga yang kesal karena ambulans tidak bisa melintas. "Masyarakat marah karena ada ambulans yang tidak bisa lewat. Jadi kalau ada pengusiran itu merupakan hal yang lumrah," ujarnya.

Menurut Arya, aksi unjuk rasa seharusnya berakhir paling lambat pukul 18.00 sesuai undang-undang. Namun, massa tetap bertahan hingga malam hari, sehingga mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Polisi telah berupaya melakukan negosiasi secara persuasif, tetapi tidak diindahkan. "Unjuk rasa itu hak asasi manusia, tapi jangan sampai mengganggu hak asasi manusia lainnya," tegas Arya.

Dalam aksinya, mahasiswa HMI menyuarakan sepuluh tuntutan. Poin utama adalah penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, anggaran, dan akuntabilitas. Mereka juga menolak program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan mendesak pemerintah menurunkan harga BBM serta mengusut dugaan penyimpangan distribusi yang menyebabkan kelangkaan.

Tuntutan lain mencakup stabilisasi inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, penolakan kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, serta pendidikan gratis dan berkualitas. Mahasiswa juga mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta mencabut regulasi yang melemahkan kontrol demokratis terhadap kepolisian. Mereka menolak perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan dan mendesak revisi UU Pemilu, termasuk evaluasi parliamentary threshold.

Aksi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kritik terhadap program unggulan Presiden Prabowo. Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi buruk justru menuai protes karena dianggap tidak transparan dan membebani anggaran. Sementara itu, kelangkaan BBM dan inflasi yang tinggi semakin memicu ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Ke depan, apakah pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa dengan evaluasi kebijakan, atau justru memperketat pengawasan terhadap aksi serupa? Yang jelas, insiden di Makassar menunjukkan bahwa resistensi terhadap kebijakan populis masih kuat, dan dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil menjadi semakin mendesak.