Ketika Musik Menjadi Senjata: Revolusi Sudan 2019 dan Pesan untuk Masa Depan

Revolusi Sudan 2019 yang berhasil menggulingkan Omar al-Bashir menyisakan pelajaran berharga: musik bukan sekadar hiburan, melainkan alat perlawanan yang merajut solidaritas lintas generasi. Di tengah perang saudara yang meletus pada April 2023, semangat perlawanan melalui nada dan irama itu masih bergema, menawarkan secercah harapan bagi masa depan negeri yang porak-poranda.

Peneliti gerakan perlawanan dari Universitas Khartoum, dalam studinya yang baru terbit, mengungkapkan bahwa musik telah menjadi bagian integral dari perjuangan rakyat Sudan sejak era kolonial. Setelah kemerdekaan 1956, lagu-lagu patriotik tahun 1960-an dan 1970-an menjadi medium untuk menyuarakan bahwa negara dibangun oleh rakyat, bukan pemerintah. Namun, rezim otoriter yang berkuasa satu per satu menerapkan sensor ketat dan intimidasi terhadap seniman. Konser dipaksa digelar secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah pribadi, dan banyak musisi memilih hengkang ke luar negeri.

Ironisnya, pengungsian para musisi justru memperkuat perlawanan. Jaringan sosial transnasional yang terbangun memungkinkan rekaman musik diproduksi di luar Sudan dan diselundupkan kembali ke dalam negeri. Jaringan yang sama kemudian menjadi tulang punggung logistik dan moral bagi revolusi 2019. Kamp protes di luar markas militer Khartoum berubah menjadi festival seni terbesar sepanjang sejarah Sudan, tempat para demonstran bernyanyi dan menari selama berminggu-minggu.

Yang menarik, tidak semua lagu revolusi memiliki lirik politis eksplisit. Genre seperti tumtum dan aghani albanat yang dibawakan perempuan justru lebih banyak bercerita tentang romansa dan kehidupan sehari-hari. Namun, kehadiran mereka di panggung protes merupakan bentuk perlawanan simbolis terhadap rezim yang membatasi kreativitas perempuan. "Jika Anda membuat musik, Anda melawan pemerintah, itu sudah pasti," ujar seorang penggemar musik yang menjadi remaja pada awal 1970-an. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan bermusik sendiri sudah dianggap subversif.

Fenomena lain adalah menjamurnya genre Zenig, yang lahir dari permukiman miskin di pinggiran Khartoum. Dengan irama cepat dari drum doolka, keyboard retro, dan vokal improvisasi, Zenig awalnya dianggap sebagai musik kelas bawah. Namun, selama aksi duduk 2019, genre ini justru menjadi favorit karena mampu membangkitkan energi massa. Seorang demonstran mengenang, "Iramanya yang cepat sangat efektif untuk menggerakkan kerumunan." Kehadiran Zenig di panggung-panggung kecil tempat para demonstran berdansa bersama menunjukkan bahwa revolusi tidak hanya menuntut pergantian rezim, tetapi juga perubahan tatanan sosial yang lebih setara.

Bagi Indonesia, kisah Sudan ini memberikan refleksi tentang kekuatan budaya dalam gerakan sosial. Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral, peran seniman dan musisi dalam membentuk opini publik kerap terpinggirkan. Padahal, seperti yang ditunjukkan Sudan, musik mampu meruntuhkan tembok kelas dan gender, serta membayangkan alternatif tatanan masyarakat yang lebih adil. Pertanyaannya, mampukah Indonesia belajar dari pengalaman Sudan bahwa kreativitas adalah amunisi paling ampuh untuk perubahan?

Perang saudara yang berkecamuk sejak 2023 memang menghentikan proses negosiasi sosial yang dimulai melalui musik. Banyak musisi dan aktivis mengungsi ke Kairo atau Nairobi, bahkan tak sedikit yang gugur. Namun, beberapa seniman tetap bertahan di Khartoum dan terus menciptakan lagu-lagu penuh harapan. Masa depan Sudan memang masih gelap, tetapi satu hal pasti: ketika perdamaian tiba, musik akan menjadi alat utama untuk membangun kembali kehidupan warga sipil.