Gus Ipul: Sekolah Rakyat Lahir dari Kejujuran atas 4 Juta Anak Tak Sekolah
Baca dalam 60 detik
- Mensos Gus Ipul mengakui Indonesia masih memiliki lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, menjadi dasar program Sekolah Rakyat.
- Presiden Prabowo menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat, dengan pembangunan tahap awal di tiga lokasi di Papua.
- Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran, melibatkan pemerintah daerah dan aplikasi SIKS-NG.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berawal dari pengakuan jujur atas realitas pahit: jutaan anak Indonesia masih terpinggirkan dari bangku pendidikan. Dalam pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (29/6), ia mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari empat juta anak masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)—mereka yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
“Kita harus jujur, banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah,” ujar Gus Ipap di hadapan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal. Ia mencontohkan seorang remaja bernama Al-Jabbar di Jakarta, hanya 15 kilometer dari Istana Negara, yang berusia 15 tahun namun tak pernah mengenyam pendidikan formal. Kelompok inilah yang oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai the invisible people—keluarga yang penderitaannya tak tampak dan menjadi prioritas melalui Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengajak para kepala daerah untuk berkolaborasi mempercepat pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemahaman kondisi objektif masyarakat oleh pemerintah daerah sangat krusial. “Saya percaya para gubernur, bupati, wali kota sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” katanya. Selain pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS. Kemensos dan pemda bertugas memperbarui data melalui dua jalur: formal lewat aplikasi SIKS-NG oleh operator desa/kelurahan dan Dinsos, serta partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp center.
“Kalau data dari bawah baik, ke atas juga baik. Kalau berantakan, akan ada bias luar biasa,” tegas Gus Ipul. Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyambut baik program ini dan berkomitmen mendorong kabupaten/kota di Papua untuk menyukseskannya. Saat ini, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di tiga titik di Papua: Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi. “Program ini akan kami kawal agar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin ada titik tambahan,” ujar Mathius.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan data ATS akurat dan anak-anak yang selama ini tak terlihat benar-benar terjaring. Apakah kolaborasi pusat-daerah dan pemutakhiran data mampu mengentaskan 4 juta anak dari kegelapan pendidikan?
