Singapura Perketat Aturan Perancah Kayu demi Cegah Kebakaran, Konstruksi Terdampak

Pemerintah Singapura memangkas secara signifikan batas waktu penggunaan perancah kayu di proyek konstruksi dari sembilan bulan menjadi hanya tiga bulan, sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kebakaran yang kian mengkhawatirkan. Keputusan yang diumumkan pada Kamis (2/7) oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOM) ini mulai berlaku pada 2027 dan langsung menuai respons beragam dari kalangan industri.

Menteri Tenaga Kerja Tan See Leng menyampaikan aturan baru tersebut dalam acara kampanye keselamatan dan kesehatan kerja yang digelar Asosiasi Kontraktor Singapura. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari kajian menyeluruh yang dilakukan MOM terhadap risiko kebakaran terkait perancah, dengan mempertimbangkan masukan industri dan perkembangan internasional. Salah satu pemicunya adalah tragedi kebakaran di Wang Fuk Court, Hong Kong, pada November 2025 yang menewaskan 168 orang dan melukai ratusan lainnya. Api dengan cepat menjalar melalui perancah bambu yang dilapisi jaring nilon, yang ternyata tidak memenuhi standar keselamatan setempat.

Di Singapura, penggunaan perancah bambu memang sudah dilarang. Namun, perancah kayu masih diizinkan sebagai alternatif yang lebih ekonomis, meskipun penggunaannya tidak sebanyak perancah baja atau aluminium. Aturan sebelumnya membatasi tinggi perancah kayu maksimal 15 meter (setara lima lantai) dan masa pakai hingga sembilan bulan. Kini, durasi itu dipersingkat menjadi tiga bulan untuk mengurangi risiko kebakaran akibat material kayu yang mudah terbakar, terutama di area yang sering dilakukan pekerjaan panas (hot works).

MOM dalam lembar faktanya menegaskan bahwa kebakaran perancah merupakan ancaman serius bagi pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat umum. Api dapat menjalar dengan cepat, mempersulit evakuasi dan pemadaman, serta menyebabkan kerusakan besar dan potensi hilangnya nyawa. Selain itu, pemendekan masa pakai juga bertujuan mengatasi masalah penurunan kualitas kayu akibat cuaca, keausan, dan kerusakan mekanis. "Memperpendek durasi yang diizinkan mendorong pembaruan dan penggantian material perancah secara teratur, mengurangi kemungkinan cacat yang tidak terdeteksi, dan mendorong penggunaan sistem perancah yang lebih tahan lama dan tidak mudah terbakar seperti baja, aluminium, dan sistem perancah modular logam," demikian pernyataan MOM.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi pengingat akan pentingnya regulasi keselamatan konstruksi yang ketat. Meskipun Indonesia belum memiliki aturan spesifik tentang batas waktu penggunaan perancah kayu, insiden kebakaran di proyek-proyek besar kerap terjadi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat masih banyak kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang disebabkan oleh kelalaian terhadap material mudah terbakar. Penerapan aturan serupa di Indonesia bisa menjadi langkah maju, meskipun perlu disesuaikan dengan kondisi industri lokal yang masih bergantung pada perancah kayu karena biayanya yang lebih rendah.

Dari sisi industri, Thomas Loo, manajer proyek dari Hwee Loon Scaffolding Construction, memperkirakan bahwa 30-40% proyek perusahaannya masih menggunakan perancah kayu, terutama untuk pengecatan dan renovasi rumah tinggal. Ia mengakui bahwa perancah kayu lebih murah 20-30% dibandingkan logam dan lebih lunak sehingga tidak mudah merusak permukaan bangunan. Namun, dengan aturan baru, kontraktor harus memikirkan ulang penggunaan perancah kayu untuk proyek yang berlangsung lebih dari tiga bulan. Biaya pembongkaran dan pemasangan ulang setiap tiga bulan bisa lebih mahal daripada beralih ke perancah logam. "Kami memahami kekhawatiran pemerintah, tetapi ini jelas akan berdampak pada biaya proyek," ujar Loo.

Pemerintah Singapura juga tengah mengkaji persyaratan baru agar jaring perancah yang dipasang di luar gedung bersifat tahan api. MOM dan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) akan merinci ketentuan tersebut di kemudian hari. Kewajiban baru ini bisa dibebankan kepada kontraktor perancah serta produsen dan pemasok jaring. Langkah ini diharapkan dapat membatasi penyebaran api jika terjadi kebakaran.

Menteri Tan mengingatkan bahwa meskipun angka cedera fatal di tempat kerja pada 2025 mencapai rekor terendah (0,96 per 100.000 pekerja), masih ada insiden terbaru yang memicu pengenaan denda lebih berat dan perintah penghentian kerja. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek besar seperti Terminal 5 Bandara Changi, perluasan Marina Bay Sands, dan perumahan baru tidak boleh mengorbankan keselamatan pekerja. "Jika kita memperlakukan semua pekerja, baik asing maupun lokal, seperti keluarga kita sendiri, kita sudah memenangkan setengah pertempuran," tegasnya.

Ke depan, industri konstruksi Singapura harus beradaptasi dengan regulasi yang lebih ketat. Pertanyaannya, akankah negara-negara tetangga seperti Indonesia mengikuti jejak serupa untuk meningkatkan standar keselamatan di sektor konstruksi yang terus tumbuh?